Hormati Putusan MK, Firli Tegak Lurus Berantas Korupsi dan Tangkap Koruptor

Menurut Firli, hakim MK yang memutuskan dianggap menguasai perkara yang diputus, sebagaimana dengan asas ius curia novit yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum.

"Yang memutuskan adalah hakim majelis MK tentu kita paham bahwa hakim lebih menguasai suatu perkara yang diputuskan," kata Firli usai RDP dengan komisi III DPR RI di komplek parlemen, Jakarta, Rabu (7/6).

Firli tak ingin terbawa oleh sejumlah pihak yang sengaja mempolemikkan putusan MK tersebut, dengan tetap fokus melakukan pemberantasan korupsi dan menangkap semua pelaku tindak pidana korupsi alias koruptor.

“Lembaga KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif dan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tidak terpengaruh dengan kekuasaan manapun," tegas Firli.

Sebelumnya, MK megabulkan permohonan uji materi Undang-undang KPK terkait perubahan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Ketentuan masa jabatan pimpinan KPK ini diatur dalam Pasal 34 Undang-undang 30/2002 tentang KPK.

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menilai, sistem perekrutan pimpinan KPK dengan jangka waktu empat tahunan membuat kinerja pimpinan KPK dinilai dua kali oleh presiden dan DPR yang sama.

MK menganggap penilaian dua kali itu bisa mengancam independensi KPK karena presiden maupun DPR berwenang melakukan seleksi atau rekrutmen sebanyak dua kali dalam periode atau masa jabatannya.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan, putusan itu sudah berlaku sejak sekarang. Dengan demikian, masa kepemimpinan Firli Bahuri dan empat wakilnya yang sebelumnya berakhir pada akhir Desember tahun ini diperpanjang hingga penghujung 2024.