Laporan ini disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Satu Gerakan Pemuda Peduli Sumatera Utara. Selain ke KPK, LSM tersebut juga menembuskan laporan ke Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, dan Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI pada 20 Februari 2023.
Berdasarkan data yang diperoleh
Kantor Berita RMOLSumut, rincian proyek pengadaan sewa mobil tersebut adalah untuk belanja sewa kendaraan operasional Gakkumdu roda 4 Bawaslu Sumut (1 unit x 1 Provinsi Sumut x 12 bulan) Rp6.080.000/unit/bulan = Rp72.900.000/tahun.
Lalu belanja sewa kendaraan operasional Gakkumdu roda 4 untuk 33 Bawaslu kabupaten/kota se-Sumut selama 12 bulan (1 unit x 33 KK x 12 bulan) x Rp6.080.000/bulan = Rp2.407.680.000/tahun).
Selanjutnya, belanja sewa kendaraan operasional roda 4 komisioner dan sekretaris 33 Bawaslu kabupaten/kota se-Sumut sebanyak 148 unit selama 6 bulan (148 unit x 6 bulan x Rp6.080.000/unit/bulan = Rp5.399.040.000/tahun).
Adapun keseluruhan belanja sewa kendaraan operasional tersebut sebanyak 183 unit mobil yang terdiri dari 115 komisioner Bawaslu, 33 koordinator sekretariat, 34 Gakkumdu sejumlah Rp7.879.680.000 (Rp7,8 miliar).
Berdasarkan hasil penelusuran LSM Satu Gerakan Pemuda Peduli Sumut, potensi kerugian keuangan negara pengadaan sewa mobil itu sebesar Rp3.264.567.124. Terdiri dari selisih dugaan markup harga belanja sewa mobil sebanyak Rp1.300.600.392.
Di mana seluruh mobil yang akan disewa Hyundai Stargazer 2022 harga pasaran di lapangan paling tinggi antara Rp4,8 juta sampai Rp4,9 juta. Lalu sewa satu unit mobil Avanza untuk kebutuhan pribadi per bulan sebesar Rp5 juta.
Pagu belanja di POK Bawaslu Sumut TA 2023 (setelah potong pajak) adalah sebesar Rp6.080.000 dengan Ppn Rp602.523, Pph — Rp82.162 dan Netto = Rp5.395.315.
Kemudian pagu belanja di POK Bawaslu Sumut TA 2023 (setelah potong pajak) dikurang dengan harga sewa mobil Hyundai Stargazer (Rp5.395.315 - Rp4.800.000 = Rp595.315).
Dugaan setelah markup per unit sewa mobil, disinyalir menjadi perjanjian profit share untuk keuntungan KPA, PPK, dan bendahara Bawaslu Sumut.
Dijabarkan lagi, total markup 1 bulan menjadi Rp595.315 x 1 bulan x 182 unit = Rp108.383.366. Total markup per 2 bulan Rp595 315 x 2 bulan x 182 unit = Rp216.766.732. Ketiga, total markup per 1 tahun Rp595.315 x 12 bulan x 182 unit = Rp1.300.600.392.
Sehingga potensi kerugian negara dari dugaan korupsi dua bulan berjalan (Januari sampai Februari 2023) sebesar Rp216.766 732. Kemudian potensi kerugian keuangan negara dari dugaan korupsi 1 tahun kontrak yang akan dilaksanakan (selama TA 2023) Rp1.300.600.392.
Investigasi ini dilakukan LSM Satu Gerakan Pemuda Peduli Sumut sebagai upaya antisipasi untuk mengawal agar tidak terjadi perbuatan tindak pidana korupsi oleh oknum pejabat yang memiliki wewenang dalam pengelolaan anggaran negara di Indonesia. Khususnya di wilayah Sumut.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara, Feri Mulia Siagian, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi pengadaan belanja sewa mobil tahun anggaran 2023 sekitar Rp3,2 miliar. 
BERITA TERKAIT: