Breaking News:

Sam Altman hingga Sundar Pichai Gabung Dewan Keamanan AI Amerika Serikat

Ilham Bintang: Prabowo Siap-Siap Beli Obat Anti Resah

OASA Perkuat Modal di Anak Usaha Rp69 Miliar

Induk Perusahaan Google Bagi-bagi Dividen untuk Pertama Kali

KPU Sewa 8 Kantor Hukum Hadapi Perselisihan Pileg 2024

Sabtu, 27 April 2024

  • Translate Berita Bahasa Inggris
  • Share RMOL X
  • Tiktok RMOL
Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Nusantara

Read English Version Translate Berita Bahasa Inggris

Perlu Kolaborasi dalam Percepatan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM di Aceh

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-kiflan-wakik-1'>AHMAD KIFLAN WAKIK</a>
LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK
  • Rabu, 29 Maret 2023, 03:57 WIB
Perlu Kolaborasi dalam Percepatan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM di Aceh
Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh, Sepriyadi Utama/RMOLAceh
rmol news logo Harus adanya kolaborasi dalam percepatan pemulihan korban pelanggaran HAM di Aceh. Tiga kasus pelanggaran HAM di Aceh yakni Rumoh Geudong dan Pos Statis Aceh (1999), Tragedi Simpang KKA (1999), dan Jambo Keupok (2003).

BERITA TERKAIT:


“Adanya komitmen tentang pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM berat,” kata Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh, Sepriyadi Utama dikutip Kantor Berita RMOLAceh, Selasa (28/3).

Menurutnya, komitmen tersebut penting agar peristiwa HAM berat tidak terjadi lagi di Indonesia, dan menugaskan kepada Menkopolhukam Mahfud MD untuk mengawal tindak lanjut itu.

Dia menjelaskan, ada beberapa sikap Komnas HAM terkait dengan hal itu. Di antaranya mendukung jaminan tidak terulangnya pelanggaran HAM berat di Indonesia.

“Meminta Menkopolhukam untuk memfasilitasi hal tersebut,” katanya.

Sepriyadi menyebutkan, hak korban atas pemulihan juga berlaku pada peristiwa HAM berat yang sudah disidangkan melalui pengadilan.

Kendati demikian, kata dia, hingga kini korban belum mendapat hak atas pemulihan tersebut, seperti kejadian Tanjung Priok, Timor Timur, dan Abepura.

Dia mengatakan, Komnas HAM juga meminta institusi Polri, TNI, Kemendagri, Kemensos dan lain-lain untuk melakukan tindak lanjut hal tersebut.

“Membuka ruang bagi korban untuk mengajukan status terhadap pelanggaran HAM yang dia alami,” tuturnya

Selain itu, hal yang bisa dilakukan saat ini adalah Wali Nanggroe, Pemerintah Aceh, DPR Aceh, Komnas HAM, melakukan pertemuan konsultatif membahas mekanisme lanjutan

“Kemudian juga pertemuan dengan Polhukam harus ditindaklanjuti dengan Keppres atau Inpres,” demikian Sepriyadi. rmol news logo article
EDITOR: AHMAD KIFLAN WAKIK

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

< SEBELUMNYA

Khofifah Ingatkan Waspada Bencana di Masa Pancaroba

BERIKUTNYA >

Solo Pilot Project Jaringan Kabel Bawah Tanah

APPS RMOL.ID Apple Android
PERTAMINA NEWS Inside
Bawaslu News

Copyright © 2024 Republik Merdeka Kantor Berita Politik RMOLID All Right Reserved.