Utang Pemda Capai Rp 94 M, Aliansi Mahasiswa Kuningan Desak DPRD Bentuk Pansus

Aksi mahasiswa tersebut memang terkait persoalan utang Pemda Rp94 miliar hingga TPP ASN dan sertifikasi guru yang belum dibayarkan hingga saat ini.

Tampak hadir Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy; Wakil Ketua Dede Ismail, Saw Tresna; Ketua Komisi II M. Apif Firmansyah; Ketua Komisi III Dede Sudrajat; Ketua Komisi I Rany Febriani, Yaya, Ade Ja'far Sidiq, dan Dede Sembada.

Koordinator aksi, M. Hanif menyampaikan sejumlah tuntutan yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang hadir. Yaitu meminta membuka seluas-luasnya langkah komprehensif yang akan dilakukan eksekutif dalam permasalahan gagal bayar.

"Mahasiswa mendesak SKPD melakukan rasionalisasi program tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Termasuk mendesak DPRD agar pansus yang dibentuk dapat mencari akar persoalan, sehingga gagal bayar ini tidak terulang pada tahun berikutnya," kata Hanif.

Tak hanya itu, lanjut Hanif, mahasiswa mendesak agar pansus yang dibentuk membuka secara transparan mengenai temuan pada proses kajian pelaksanaan pansus.

"Mendesak pemda segera membayar utang sesuai dengan batas waktu yang telah dijanjikan. Massa menuntut Bappeda dan Bappenda untuk membenahi komunikasi dan manajemen perencanaan program maupun anggaran," tegasnya.

Terakhir, Hanif mengatakan, massa menuntut DPRD untuk segera membuat pansus dalam penyelesaian persoalan tersebut.

Mereka meminta seluruh fraksi harus menyetujui dan hadir. Kemudian menekankan agar DPRD membuat suatu kesepakatan berupa Pakta Integritas dengan koalisi massa aksi.

Ia juga menegaskan, kedatangan para mahasiswa hanya ingin mengawal bersama soal tindak lanjut atas penyelesaian utang pemda. Bukan bicara sepakat atau tidak sepakat dalam usulan pembentukan pansus utang pemda.

“Mari kita kawal bersama-sama ke depan seperti apa. Kegiatan hari ini akan menjadi napas panjang bagi kami Aliansi Mahasiswa Kuningan,” tandasnya.