Pelindo Diduga Gagal Bayar Sewa Crane, Bongkar Muat di Dermaga Jamrud Selatan Dikabarkan Sempat Mogok

Info yang diterima Kantor Berita RMOLJatim, abar mogoknya layanan bongkar muat itu pun ramai menjadi perbincangan di Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Timur terutama kalangan pengguna jasa bongkar muat di Dermaga Jamrud Selatan.

Kejadian ini adalah kegagalan kinerja perusahaan besar seperti Pelindo III yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Pelabuhan Tanjung Perak adalah pelabuhan besar, dan masuk kategori pelabuhan utama. Maka, sudah seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Adanya kendala terkait pembayaran, bisa membuat kemacetan aktivitas bongkar muat dan sandar kapal.

Padahal selama ini para pengguna jasa selalu diberi aturan tegas. Jika sudah nota jatuh tempo, tapi belum bayar, maka layanan langsung di-locking.

Khusus di Pelabuhan Jamrud Selatan, sempat terjadi keterbatasan alat bantu shore crane 150 ton. Pasalnya Crane PT Grogol hanya bisa dipakai 1 unit saja (karena yang 1 unit perbaikan).

Info lainnya juga disebutkan, PT Surabaya Expres (PT SE) dikabarkan tidak mau melayani akibat belum ada pembayaran dari Subholding Pelindo Multi Terminal (mitra Pelindo III), yang biasa bekerjasama melaksanakan pembongkaran di dermaga setempat.

Sumber menyebut, sedikitnya sudah 6 bulan berjalan belum terbayar. Sehingga berdampak pada kapal yang mau sandar. Banyak dermaga kosong karena tidak ada shore crane, PBM tidak bisa kerja.

Sementara itu Branch Manager Jamrud SPMT (Subholding Pelindo Multi Terminal), Made Rusli mengatakan bahwa pihak Pelindo sudah membayar sewa crane ke vendor.

"Sudah dibayar bulan November (2022) kemarin. Tidak ada masalah," kata Made saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (8/12).

Made mengungkapkan bahwa permasalahan 'mogok' tidak ada dan aktivitas bongkar muat di dermaga berjalan normal.

"Aktivitas bongkar muat berjalan normal. Tidak ada 'mogok' (crane), tandasnya.

Terpisah, Ketua Forum Masyarakat Kelautan, Maritim, Perikanan, Oki Lukito menyayangkan keterlambatan pembayaran jasa sewa crane ke vendor oleh Pelindo. Menurutnya, keterlambatan bayar ini dapat merusak reputasi Pelindo.

"Sebagai perusahaan besar seharusnya kejadian tersebut tidak perlu terjadi. Ini tamparan keras untuk kementerian BUMN," kata Oki Lukito.
Ia menyarankan, Pelindo I-IV baru dimerjer. Salah satunya untuk menekan biaya logistik di dalam negeri.

"Apa yang terjadi di Jamrud justru terjadi pembekakan biaya tambat dan labuh dan inefisiensi biaya logistik," pungkasnya.