Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

Sedang Dikaji, Pemkot Surabaya Siapkan Diklat Semi Militer bagi Remaja Terjaring Patroli Cipta Kondisi

LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK
  • Rabu, 07 Desember 2022, 05:53 WIB
Sedang Dikaji, Pemkot Surabaya Siapkan Diklat Semi Militer bagi Remaja Terjaring Patroli Cipta Kondisi
Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto/RMOLJatim
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menyiapkan sekolah wawasan kebangsaan bagi para remaja atau pelajar di Kota Pahlawan.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) semi militer itu disiapkan untuk para remaja yang terjaring Patroli Cipta Kondisi di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto menyampaikan, rencana tersebut saat ini tengah dirumuskan bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya dan Tim Anggaran.

"Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) ingin mereka anak-anak ini diberikan sekolah wawasan kebangsaan. Ini sedang kita rumuskan dengan Bakesbangpol dan Tim Anggaran," kata Eddy Christijanto dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (6/12).

Eddy menjelaskan, sekolah wawasan kebangsaan ini melibatkan lembaga pendidikan yang ada di TNI atau Polri. Rencananya, pendidikan tersebut segera dimulai pada tahun depan.

"Nanti kita akan koordinasikan juga dengan Forkopimda Surabaya. Pak Wali Kota arahannya adalah mereka yang terjaring itu kita masukkan ke sekolah kebangsaan," tuturnya.

Mantan Kepala BPB dan Linmas Kota Surabaya itu mengungkapkan, pada tahun lalu, pemkot juga pernah menggelar kegiatan sekolah wawasan kebangsaan dengan menggandeng Pangkalan Udara TNI AL (Lanudal) Juanda.

"Tahun lalu kita kerja sama dengan Lanudal Juanda. Kita juga pernah (kerja sama) dengan Marinir, juga dengan TNI Angkatan Darat," ungkap dia.

Eddy juga menyebutkan, bahwa sekolah wawasan kebangsaan ini dalam bentuk Diklat semi militer.

Para peserta itu akan dilatih mulai fisik, pelatihan baris-berbaris (PBB) hingga pemberian materi tentang wawasan kebangsaan selama dua minggu hingga satu bulan.

"Ada pemberian materi terkait wawasan kebangsaan. Biasanya kita dari Garnisun, Korem dan Polrestabes Surabaya terkait tindak pidana dan juga melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dampak-dampak dari pelanggaran itu seperti apa," pungkasnya.

ARTIKEL LAINNYA