Temui Bupati Bahas Pemekaran Cirebon Timur, FCTM: Ini Sebuah Kebutuhan

Ketua FCTM, Usamah Mansyur mengatakan, Cirebon Timur sudah waktunya memisahkan diri dari Kabupaten Cirebon, dengan berdiri sendiri sebagai kabupaten baru di Jawa Barat.

"Saya salah seorang yang ditunjuk kawan-kawan masyarakat Cirebon Timur untuk memimpin FCTM. Tujuannya adalah bagaimana Cirebon Timur mandiri bisa berjuang bersama kawan-kawan menyuarakan pemekaran Cirebon Timur menjadi daerah otonomi baru," ucapnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (23/11).

Usamah melanjutkan, sudah sejak lama Cirebon Timur ingin memisahkan diri untuk meningkatkan pelayanan dan sumber daya manusia (SDM). Maka, pemekaran sudah menjadi kebutuhan.

"Ini sebuah kebutuhan tadi oleh pak bupati juga sudah disampaikan demikian. Meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan, pendidikan dan lain sebagainya apalagi Cirebon Timur sekarang dari daerah agraris menjadi daerah industrialis dan masyarakat Cirebon Timur sudah menyatakan bahwa pemekaran," ungkapnya.

Menurut Usamah, FCTM sudah melakukan dialog dengan Bupati Cirebon. FCTM menginginkan pemekaran daerah, seperti Bandung Barat, Indramayu yang sudah berhasil mewujudkan atau menjadi kabupaten baru.

"Cirebon Timur sudah menjadi sebuah kebutuhan maka kami berjuang tadi banyak hal disampaikan oleh pak bupati dalam diskusi masukan dari beliau atas nama pribadi;menyampaikan beberapa hal. Bagaimana beliau alami dulu di daerah Bandung Barat maka kami banyak dapat ilmu untuk memenuhi kebutuhan itu agar syarat-syarat normatif dan luar normatif bisa dipenuhi," kata dia.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron Rosyadi menjelaskan, pihaknya sudah mendengarkan tujuan dari FCTM, tentang keinginan membentuk daerah otonomi baru dan berdirinya Kabupaten Cirebon Timur.

"Saya kedatangan para tokoh, kiyai dari Cirebon Timur dan mengatasnamakan FCTM. Kami tadi diskusi dan intinya bahwa FCTM ingin berdirinya Kabupaten Cirebon Timur pemekaran Kabupaten Cirebon," ujarnya.

Menurut Imron, pemekaran terjadi karena terkontrol luas dan anggaran yang terbatas. Sedangkan, akan berdampak terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon.

"Kalau secara pribadi saya mendukung, kalau pemerintah kami kan belum ada surat baru secara pribadi. Secara administrasi pemerintah kan ada sistem yang harus di tempuh dimana akan ada aturan-aturan normatif," pungkasnya.