"Berbekal pengalaman saat diterpa pandemi Covid-19, sektor perekonomian mengalami stagnasi yang berimbas masalah ketahanan pangan," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail dikutip dari
Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (7/11).
Sebab, lanjut Ismail, warga tetap membutuhkan pangan dalam keseharian. Oleh karena itu, perlu upaya antisipasi yang dipersiapkan sejak saat ini.
"Jika terjadi, Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki buffer di sektor ketahanan pangan sehingga tidak memperburuk efek resesi ekonomi," tuturnya.
Ia memaparkan, DPRD DKI Jakarta juga menyetujui alokasi Penyertaan Modal Daerah (PMD) dalam rancangan KUA-PAS APBD TA 2023 sekitar Rp 89 miliar yang dapat digunakan menjadi tambahan modal peningkatan di sektor ketahanan pangan, terutama penyediaan bahan pokok yang menjadi tugas dan fungsi BUMD DKI yakni PT Food Station Tjipinang Jaya.
"PT Food Station juga memiliki pengalaman penyediaan bansos kebutuhan pokok bagi warga saat terjadi pandemi COVID-19," paparnya.
Ia juga berharap program urban farming yang menjadi program kerja dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta tidak sekadar formalitas semata, tapi memunculkan nilai ekonomis.
"Alhasil, program urban farming di Jakarta memberikan pengaruh signifikan dalam upaya peningkatan sektor ketahanan pangan," ungkapnya.
Ismail juga meminta Dinas KPKP DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Dharma Jaya berkonsolidasi dan sinergi mengantisipasi efek resesi ekonomi. Ketiga sektor pengampu ini duduk bersama menyusun konsep dan mengeksekusi sesuai tugas fungsi masing-masing.
"Alhasil, kita dapat memberikan kabar baik bagi warga Jakarta walaupun secara nasional kita mendengar akan terjadi resesi ekonomi tahun 2023, kesiapan ketiga sektor pengampu di DKI Jakarta tidak menambah kekhawatiran tersebut. Dan memastikan kebutuhan harga stabil dan pasokan mencukupi," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Ketahanan pangan menjadi bagian prioritas dalam upaya mengantisipasi resesi ekonomi dunia. DPRD DKI Jakarta pun mendukung upaya ini dengan dimasukkan dalam postur APBD Tahun Anggaran 2023. 
BERITA TERKAIT: