Lantaran hingga saat ini, bandara yang telah menghabiskan dana triliunan rupiah itu justru sepi. Bahkan belum banyak masyarakat Jawa Barat yang merasakan langsung manfaatnya.
Wakil Ketua Kadin Jabar Aldo F. Widiyana menilai, alih-alih menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan, BIJB justru mengeruk dana lebih banyak untuk biaya operasional yang tidak sedikit.
"Hingga kini, Bandar Udara Internasional Jawa Barat terus jadi
cost center. Jangan sampailah BIJB bakar uang terus," ujarnya ketika berdiskusi dengan pengerus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jabar di Sekretariat PHRI Jabar pada Senin (5/9).
Melihat situasi ini, Aldo menekankan pentingnya peran pemerintah pusat hingga daerah, khususnya gubernur, untuk mengoptimalkan fungsi BIJB. Pengusaha transportasi di Jabar ini menilai, pemerintah perlu memperhatikan fasilitas penunjang bandara untuk menarik minat.
Fasilitas tersebut termasuk ketersediaan hotel, rumah makan, gudang, hingga industri di kawasan BIJB. Pada dasarnya, ia menyoroti perlunya BIJB untuk meningkatkan standar layanan, dengan mencontoh bandara-bandara lain, seperti Bandara Soekarno-Hatta.
Di samping itu, kata Aldo, pemilihan sumber daya manusia yang baik juga akan meningkatkan kualitas bandara.
"Tanpa keinginan yang kuat dari pemerintah, ya Bandara Kertajati hanya akan seperti ini, hidup segan mati tak mau," tegas Aldo.
Pertemuan Kadin Jabar dan Pengurus JMSI sendiri bertujuan untuk menggelar diskusi bersama. Diskusi dengan tajuk "Optimalisasi Bandara Kertajati" akan digelar di Gedung Kadin Jabar pada Jumat petang (9/9) dengan menghadirkan sejumlah tokoh kompeten.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang lebih atas upaya optimalisasi pemanfaatan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka. 
BERITA TERKAIT: