Penolakan ini, mereka lakukan saat digelarnya rapat Paripurna Pembahasan Raperda APBD Sumut 2023 di Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (5/9).
Dengan kompak, seluruh anggota Fraksi PKS memampangkan poster bertuliskan penolakan-penolakan mereka terhadap kebijakan yang menurut mereka sangat memberatkan masyarakat tersebut.
"Saya mewakili Fraksi PKS DPRD Sumut juga mewakili seluruh konstituen PKS dan rakyat Sumut yang bersepakat dengan kami menyatakan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga tersebut," kata juru bicara Fraksi PKS Ahmad Hadian dikutip
Kantor Berita RMOLSumut.
"Sebab kenaikan harga BBM akan menimbulkan
multiflying effect yang dahsyat dengan naiknya harga harga barang dan tarif transportasi umum," imbuhnya.
Kata dia, PKS memandang kenaikan itu sangat memberatkan rakyat yang baru saya pulih dari hempasan pandemi Covid-19.
“Kenaikan harga BBM ini sangat tidak sesuai dengan jargon pemerintah yang digaungkan pada tanggal 17 Agustus yang lalu yaitu ‘Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat’,†demikian Ahmad Hadian.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: