"Jika merujuk dari usulan Pemerintah Aceh untuk mengadakan (Rp) 9,7 miliar dana untuk pengadaan buku antikorupsi, ini sesuatu yang harus dan dapat dijelaskan secara detail oleh SKPA terkait kepada publik tentang urgensi kenapa menganggarkan alokasi untuk pengadaan buku antikorupsi," kata Askhalani, dalam keterangan tertulis yang diterima
Kantor Berita RMOLAceh, Selasa (9/8).
Karena itu, lanjut Askhalani, berdasarkan hasil temuan GeRAK, saat ini buku dengan basis anti korupsi sangat mudah didapatkan dan cukup mengakses laman KPK RI di "Komisi Pemberantasan Korupsi | Perpustakaan" https://perpustakaan.kpk.go.id dan atau "Buku Antikorupsi" https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi.
Semuanya bisa didapatkan secara gratis dan lengkap untuk kebutuhan publik, baik untuk sekolah maupun perguruan tinggi.
Berangkat dari hal tersebut, GeRAK Aceh meragukan bahwa buku ini akan efektif untuk bahan ajar dalam mendorong gerakan antikorupsi bagi anak. Tapi justru akan menjadi tidak bermanfaat setelah dibeli.
Karena saat ini metode antikorupsi sangat mudah didapat dengan akses secara gratis ke KPK.
"Berangkat dari perihal tersebut, dinas yang menjadi penanggung jawab kegiatan ini harus berani menjelaskan kepada publik secara detail. Jangan sampai program ini adalah program sia-sia atau ada kepentingan lain di balik pengadaan buku antikorupsi ini," tutup Askhalani.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani bin Muhammad Amin, mempertanyakan adanya paket pekerjaan pengadaan buku antikorupsi di Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Arsip dan Pustaka Aceh senilai Rp 9,7 miliar. 
