Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Masih Kurang, Anggaran Belanja Tambahan KPU Cuma Turun Rp 1,24 Triliun

LAPORAN: AHMAD SATRYO
  • Rabu, 03 Agustus 2022, 19:25 WIB
Masih Kurang, Anggaran Belanja Tambahan KPU Cuma Turun Rp 1,24 Triliun
Ketua KPU Hasyim Asyari/RMOL
Anggaran belanja tambahan (ABT) untuk kebutuhan pendukung dan juga pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 yang digelar tahun ini hanya disetujui Rp 1,24 triliun oleh Kementerian Keuangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mau tidak mau harus menghitung ulang pengalokasian anggaran untuk melaksanakan tahapan pemilu dan juga untuk kebutuhan pendukung pelaksanaan.

Pasalnya, usulan KPU RI untuk anggaran tahun ini adalah sebesar Rp 8,06 triliun. Namun, total anggaran yang kini sudah diterima KPU baru Rp 3,69 triliun atau sekitar 45,87 persen yang terdiri dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Rp 2,45 triliun dan ABT Rp 1,24 triliun. Artinya, masih ada kekurangan Rp 4,36 triliun.

Mengenai anggaran ini, Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyatakan bahwa pada dasarnya KPU telah membahas secara gamblang kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait alasan-alasan yang mendasari jumlah yang dibutuhkan sebesar tersebut.

"Bahwa pembicaraannya, pembahasannya, pengkajiannya bersama-bersama itu iya. Termasuk ketika mengargumentasikan mengapa ini perlu dibiayai dan mengapa besarannya segini. Itu kan ada argumentasinya, ada kajiannya," ujar Hasyim saat ditemuui di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/8).

Hasyim melanjutkan, setelah pembahasan bersama tersebut Kemenkeu justru hanya menyetujui sekitar 33 persen dari anggaran yang diajukan yakni sebesar Rp 5,4 triliun, atau tepatnya Rp 1,24 triliun.

"Ketika kemudian sudah hitung-hitungan konkret jadinya segitu. Itu kan kita taunya dari surat Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Itu artinya kata putus bukan di sini, tapi di Kemenkeu," keluhnya.

Akibat dari itu, maka Hasyim menyatakan bahwa KPU RI harus menyesuaikan kembali penggunaan anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 tahun ini.

"Berdasar itu kita kan harus melakukan penghitungan ulang ya, dari semula yang dianggarkan sekian untuk kegiatan apa saja. Misalnya, volume, frekuensinya, itu harus diperhitungkan ulang dari dana usulan yang kami sampaikan ke dana yang disetujui," demikian Hasyim.
EDITOR: IDHAM ANHARI

ARTIKEL LAINNYA