OKP Cipayung Ciamis: Pemilu 2024 Momentum Rakyat Rebut Kembali Hak Konstitusional

Hal tersebut menjadi poin utama yang dideklarasikan organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) Cipayung Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada Jumat (29/7).

Pada deklarasi itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ciamis, Fajar Satria mengatakan, hak konstitusional rakyat untuk menentukan pilihan politiknya adalah hal mutlak dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia.

Tetapi, kata dia, belakangan hak tersebut seperti hilang ketika jalan politik sudah diatur oleh kalangan elit. Menurutnya, kondisi itu adalah wujud kemunduran praktik demokrasi Indonesia, alih-alih menuju demokrasi yang lebih terkonsolidasi.

"Dalam kondisi yang demikian, bukan tidak mungkin rakyat hanya akan menjadi sasaran empuk mobilisasi dan manipulasi elit karena dianggap tidak punya kapasitas dalam mengubah keputusan-keputusan publik di level elite kekuasaan," ujar Fajar dalam keterangannya.

Senada, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciamis, Siraj Naufal menyebutkan, kedaulatan masyarakat kini sedang disabotase oleh kekuatan segelintir elite yang memonopoli saluran politik.

"Bukan omong kosong belaka bahwa suara rakyat kini dibonsai oleh elite-elite politik yang sama sekali menafikan hak konstitusional warga dalam konteks partisipasi politik," katanya.

Dia menambahkan, realitas politik di Indonesia saat ini, nyaris tidak memberikan ruang yang lebih demokratis kepada masyarakat sebagai subjek pemegang daulat dalam menentukan arah bangsa.

Kaitannya dengan itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ciamis, Galuh menyebut slogan kedaulatan rakyat dalam semangat demokratisasi hanya sekadar lip service yang nihil manifestasi.

"Bahayanya, kedaulatan semu ini perlahan dianggap sebagai hal lumrah tanpa mempertanyakannya lagi. Alhasil, partisipasi politik rakyat berubah esensi dari perjuangan menentukan nasib menjadi sebatas pemenuhan formalitas," pungkasnya.