Liga RMOL
Liga RMOL Mobile
Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

Kontrol Penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok, Satpol PP Diminta Berjaga di Fasilitas Umum

LAPORAN: AHMAD ALFIAN
  • Rabu, 20 Juli 2022, 11:50 WIB
Kontrol Penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok, Satpol PP Diminta Berjaga di Fasilitas Umum
Kawasan bebas asap rokok/Net
Jajaran Satpol PP diminta untuk ikut andil dalam memperkuat pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Surabaya.

Walikota Surabaya, Eri Cahyadi dengan tegas menginstruksikan agar jumlah personel Satpol PP diperkuat di tempat-tempat terbuka, seperti fasilitas umum (fasum).

Harapannya, setiap fasum ada petugas Satpol PP yang berjaga demi memastikan kawasan tersebut terbebas dari asap rokok.

"Jadi nanti Insyaallah saya minta setiap di lapangan tempat fasum seperti taman itu harus ada petugas Satpol PP," kata Walikota Eri Cahyadi seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (19/7).

Demi memasifkan pengawasan di lapangan, Eri Cahyadi juga menginstruksikan jajaran Satpol PP agar setiap hari berkeliling menggunakan sepeda angin.

Nah, salah satu tugas mereka adalah melakukan pengawasan Perda KTR di tempat-tempat umum.

"Sudah saya perintahkan setiap hari ada Satpol PP naik sepeda. Nanti kita mulai bulan Agustus. Ini masih dibelikan sepeda, nanti dia (petugas) jalan berapa kilometer tidak boleh berhenti, riwa-riwi terus," jelas dia.

Menurutnya, ketika bulan Agustus 2022 berjalan dan petugas Satpol PP belum terlihat melakukan pengawasan Perda KTR, maka hal itu dapat mengurangi kontrak kinerja Kasatpol PP Surabaya.

"Kalau itu (petugas Satpol PP) belum ada, nanti kontrak kinerjanya dikurangi," tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina menjelaskan, bahwa terdapat tujuh kawasan yang memberlakukan KTR. Yakni, sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum.

"Jika kedapatan melanggar, akan dikenakan sanksi perorangan berupa denda administrasi sebesar Rp 250.000 dan atau paksaan kerja sosial. Sedangkan, bagi instansi/pelaku usaha akan diberikan sanksi mulai teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administrasi 500.000 sampai dengan 50 juta, bahkan pencabutan izin," kata Nanik.

Sejak tahun 2008 Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menetapkan pembatasan merokok di ruang publik.

Ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No 5 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (KTR dan KTM), yang diperbaharui menjadi Perda No 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Perda tersebut, kemudian diperkuat dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya No 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Kota Surabaya No 2 Tahun 2019 Tentang kawasan Tanpa Rokok.
EDITOR:

ARTIKEL LAINNYA