Tak Perlu Pansus, Wagub DKI Ajak DPRD Diskusikan Polemik Nama Jalan

Menyikapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria alias Ariza berharap setiap persoalan antara eksekutif dan legislatif bisa diselesaikan cara diskusi.

"Harapan kami tentunya dari Pemprov bisa dibahas dan diskusikan bersama tidak perlu sampai Pansus," kata Ariza di Balaikota DKI Jakarta, dikutip RMOLJakarta, Jumat (15/7).

Kendati begitu, mantan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini menghormati hak dewan yang bermarkas di Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu.

"Harapan kita tentang penamaan jalan ini bisa kita bahas bersama. Tujuannya baik untuk menghormati tokoh-tokoh nasional, pahlawan, supaya bisa diteladani dan inspirasi," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menjelaskan, warga mengeluhkan kebijakan perubahan nama sejumlah jalan lantaran berimbas pada pengurusan sejumlah dokumen. Seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Induk Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK) serta dokumen kependudukan lainnya.

“Kita akan membentuk Pansus terkait pergantian nama, sesuai usulan dari kawan-kawan," kata Mujiyono saat rapat evaluasi kinerja bersama SKPD mitra di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/7).

"Supaya dikemudian hari tidak terjadi kejadian seperti ini lagi, ini kan baru tahap awal pergantian nama jalan tersebut. Tahap berikutnya katanya akan ada banyak nama jalan yang akan diganti,” sambung Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta ini.