81 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Polda Sumut

Hasilnya sebanyak 81 persen masyarakat Sumut puas dengan kinerja kepolisian, sementara 11 persen merasa tidak puas, dan sisanya tidak menjawab.

"Survei dilakukan dengan 2.000 responden yang tersebar di 25 kabupaten di Sumut," kata Humas Etos, Ferlita Novianty dalam rilis survei Etos yang digelar di RA Hotel, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selata, Selasa (21/6).

Menurut Novi, kepuasan publik terhadap jajaran kepolisian di Sumut terkerek oleh kepuasan publik terhadap kinerja humas yang dianggap maksimal, kemudian disusul dengan kinerja propam yang makin meningkat, dan ketiga karena kinerja cepat Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut.

Ketua Umum Sahabat Polisi Indonesia (SPI) Fonda Tangguh dalam acara yang sama menyebut Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak sebagai salah satu dari 3 polisi hebat. 2 nama lainnya yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal.

"Menariknya, pernyataan tiga polisi hebat ini tidak hanya berbunyi kencang di media. Mereka bertiga menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan tindakan nyata di lapangan. Puluhan hingga ratusan anggota Polri berani dipecat ketiganya demi menyelamatkan wajah institusi kepolisian," kata Fonda.

Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, sebagai panelis diskusi tersebut menegaskan bahwa tingginya kepuasan publik pada Polda Sumut ditentukan oleh typical leadership yang kini di bawah komando Irjen Panca. Apalagi, kata Saut, Irjen Panca adalah bekas bawahannya di KPK yang tidak diragukan lagi integritasnya.

Saut pun berharap kinerja baik yang dicatatkan Irjen Panca di Polda Sumut terus ditingkatkan dan menginspirasi polda-polda lain. Ia memberikan apresiasi atas prestasi Irjen Panca meskipun di tengah tantangan dan isu rendahnya gaji dan tunjangan aparat kepolisian.

Sementara itu, Direktur  Eksekutif Lemkapi yang juga mantan Komisioner Kompolnas, Edi Hasibuan menyoroti soal anggaran di Polri. Edi mengaku prihatin dengan gaji polisi yang tergolong rendah apalagi dibanding dengan pegawai di KPK.

Bila gaji dan tunjangan yang rendah kata dia justru bakal membuka kesempatan penyalahgunaan kewenangan. Untuk itu dia pun mendorong adanya peningkatan anggaran termasuk juga untuk peningkatan gaji dan tunjangan serta anggaran penyidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan.