Komisi Kerasulan Awam KWI Ajak Umat Tanggap dan Terlibat Dalam Bidang Sosial Politik, Termasuk Pemilu 2024

Pertemuan nasional ini merupakan salah satu upaya Gereja menghadirkan dukungan persisten pada upaya negara menjaga Pancasila, UUD 1945 serta keutuhan bangsa  dan negara dari segala bentuk intoleransi dan radikalisme melalui gerakan kerasulan awam.
 
Melalui pertemuan nasional ini, umat katolik didorong agar tanggap dan terlibat secara aktif dalam karya-karya sosial-politik yang menginspirasi dan menghadirkan Gereja di tengah masyarakat luas.
 
“Kerasulan awam harus bergerak, menginspirasi, terlibat langsung di tengah kehidupan umat. Salah satu tugas kerasulan ini adalah menghadirkan Gereja dalam bidang sosial politik kepada umat,” ujar Ketua Kerawam KWI Vincensius Sensi Potokota saat menutup Pertemuan Nasional (Pernas) pada Jumat (17/6) ini.

Senada dengan Vincensius Sensi, Ketua KWI Ignatius Kardinal Suharyo yang hadir saat membuka Pernas pada Selasa, 14 Juni 2022 lalu juga menekankan pentingnya karya dan gerakan kerasulan awam di tengah masyarakat. 

“Kita tidak sekadar menjalankan tugas  dengan motivasi  tapi juga  dengan  inspirasi iman. Allah menyampakan kehendakNYA lewat realitas sosial-politik yang tidak begitu  saja mampu kita terima dan pahami. Maka perlu kesempatan seperti Pernas untuk membaca  situasi bersama-sama," kata Suharyo.

Dalam Pernas ini ada dua agenda utama yang dibahas, pertama membaca peta ekosistem sosial politik dalam dua tahun ke depan menjelang Pemilu 2024 dan kedua potensi polarisasi politik identitas.

Bila dihubungkan dengan situasi terkini, dikhawatirkan dugaan gerakan radikalisme dan intoleransi akan mengancam diversitas kehidupan umat lintas-iman di tanah air.

“Di sinilah peran kerasulan awam yang  berhubungan langsung dengan rakyat banyak  di setiap daerah untuk memberikan pendidikan dan informasi politik yang tepat,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Totok Yunarto.

Peran Kerawam KWI sendiri juga penting untuk membantu pemerintah dalam mengajak umat katolik berpartisipasi dalam Pemilu 2024.

“Pemerintah tidak dapat melakukan ini sendirian. Untuk itu kami mendorong para pemimpin kerasulan awam membantu meneruskannya kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing,” kata Asisten Deputi Koordinasi Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik Kemenko Polhukam RI Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.

Dengan demikian, gerakan kerasulan awam, dapat membantu  lingkungan yang menjunjung humanitas dalam kehidupan berbangsa dan semesta. Termasuk di bidang sosial, politik.

Apalagi salah satu tugas utama Komisi Kerawam KWI menghadirkan Gereja dalam bidang sosial-politik.

Turut hadir Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), perwakilan Yayasan Bhumiksara, serta perwakilan sejumlah ormas Katolik. Yaitu, Pemuda Katolik (PK), Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Vox Point, Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan  Kebangsaan Kemendagri Drajat Wisnu Setyawan mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja; anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022 -2027 August Mellaz.