Menurut mantan Pangkostrad ini, kesulitan yang dialami petani akibat larangan pembelian BBM menggunakan jerigen meski akan digunakan untuk mesin pertanian adalah imbas dari upaya pemerintah untuk mencegah penggunaan BBM bersubsidi untuk kebutuhan industri dan pabrik.
"Aturannya memang begitu (tidak boleh gunakan jerigen) dalam rangka agar tidak menggunakan solar khususnya untuk kegiatan produksi. Tapi dipukul rata," katanya kepada wartawan, Rabu (20/4).
Kabijakan ini, menurut Edy Rahmayadi, harus ditinjau ulang. Karena efeknya sangat besar bagi beberapa kalangan masyarakat seperti kalangan nelayan yang membutuhkan BBM untuk melaut maupun untuk kalangan petani yang membutuhkan BBM untuk alat-alat pertanian.
Edy berjanji segera melakukan pembicaraan dengan seluruh pihak terkait mengenai persoalan ini.
"Ini sedang kita urus. Kebijakannya ada itu, nanti kita izinkan (pakai jerigen) tapi harus seizin dari pemerintahlah dulu," terangnya, dikutip
Kantor Berita RMOLSumut.
Sorotan atas kesulitan petani mendapatkan BBM untuk alat-alat pertanian dalam beberapa hari ini cukup mencuat. Kalangan petani menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada mereka, sebab BBM yang mereka beli menggunakan wadah jerigen akan dipakai untuk mengoperasikan alat-alat pertanian seperti mesin pemotong rumput, mesin pompa, mesin perontok padi, mesin perontok jagung dan lainnya.
Pembelian menggunakan jerigen dianggap lebih efektif dibanding harus membawa seluruh peralatan tersebut ke SPBU yang letaknya juga sangat jauh.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: