Pasalnya, pabrik minyak goreng dan pelabuhan ekspor kelapa sawit memang sangat dibutuhkan di Aceh.
"Tentu saja, untuk mewujudkan pelabuhan dan pabrik minyak goreng memerlukan keterlibatan seluruh stakeholder," kata Ketua Komisi II DPR Aceh, Irfanussir kepada
Kantor Berita RMOLAceh, Kamis (3/3).
Aceh, kata Irfanussir, mempunyai perkebunan sawit yang cukup luas. Namun hasil panen dari masyarakat masih di monopoli oleh daerah lain. Aceh juga tidak memiliki pelabuhan yang representatif untuk mengekspor sawit.
Dia juga menyarankan agar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh bersilahturahmi dengan pimpinan DPR Aceh atau anggota terutama Komisi II Di DPR Aceh untuk mencari solusi persalahan sawit di Aceh.
Sebelumnya, Sekretaris Apkasindo Aceh, Fadhli Ali, meminta Pemerintah Aceh harus membangun pelabuhan ekspor minyak mentah sawit (CPO) di Aceh.
"Supaya harga sawit di tingkat petani Aceh, mendekati harga sawit yang diterima petani sawit di daerah luar Aceh,†kata Fadhli.
Untuk itu, kata dia, Pemerintah Aceh harus membangunkan Pelabuhan ekspor.
“Di mana aja boleh dibangun, asalkan Aceh memiliki pelabuhan ekspor,†tegasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: