Muhammadiyah dan NU Kirim Kader Terbaik untuk Calon Anggota Komnas HAM 2022-2027

Untuk menjaring pendaftar calon Komisioner HAM lebih luas dan banyak, tim Pansel mengadakan sosialisasi dan diskusi bersama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui virtual pada Jumat siang hingga sore (25/2).

Dalam kesempatan ini, Ketua PBNU, Mohamad Syafi' Alielha mengatakan bahwa tantangan Komnas HAM ke depan tidak mudah karena ada banyak perkembangan, baik dari pelanggaran dari sisi aparat negara, maupun sesama masyarakat.

"Kalau terkait sosialisasi memang saya kira misal dari PBNU, saya kira kita akan senang sekali ikut membantu mensosialisasikan proses seleksi Komnas HAM yang sedang berlangsung ini, sehingga benar-benar bisa terjaring orang-orang yang kira-kira memang mampu menghadapi tantangan HAM ke depan dan memang benar-benar punya komitmen untuk memajukan HAM ke depan," ujar Syafi' seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Jumat sore (25/2).

Syafi' mengaku, pihaknya akan turut berkontribusi membantu Pansel untuk mensosialisasikan seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027 ini.

"Mungkin kita bisa membantu Komnas HAM agar proses seleksi ini diketahui secara luas. Sehingga memang siapapun merasa kompeten bisa mengajukan, atau mungkin PBNU mungkin juga akan mengkomunikasikan ke orang-orang yang mungkin ada di lingkungan NU yang dianggap kompeten, sehingga mungkin mendapatkan sehingga panitia seleksi nanti punya cukup kandidat untuk dipilih, sehingga proses seleksi ini bisa berjalan cukup baik," pungkas Syafi'.

Sementara itu, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Trisno Raharjo juga mengaku, bahwa pihaknya akan turut berpartisipasi mendaftar dan ikut seleksi menjadi calon anggota Komnas HAM.

"Insya Allah Muhamadiyah akan ada tokoh-tokoh yang dapat mendaftar dan ikut seleksi di dalam pemilihan kali ini. Sehingga kita berharap ada lagi yang dapat berperan menjadi komisioner di Komnas HAM ini," kata Trisno.

Karena menurut Trisno, hal tersebut menjadi bagian penting agar proses pengelolaan HAM yang ada selama ini dapat berjalan dengan lebih baik dan optimal.

"Diperlukan komisioner-komisioner yang memiliki pandangan terkait HAM dengan pola pemikiran yang tentu sesuai dengan alam yang ada di masyarakat kita," pungkasnya.

Dalam acara ini, turut hadir Ketua Pansel, Prof Makarim Wibisono; Anggota Pansel, Prof Azyumardi Azra; dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan.