"Proyek ini harus jadi solusi, bukan sekadar
legacy karena proyek ini berbiaya mahal, strategis dan selalu jadi sorotan publik," kata Mulyadi diberitakan
Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (9/2).
Legislator Dapil V Jawa Barat ini menemukan banyak permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan jalur kereta api tersebut. Ia mengaku telah banyak mendapat masukan dari para anggota DPRD di daerah Jawa Barat, terutama yang daerahnya dilewati proyek tersebut.
"Direksi harus segera merespons terhadap gangguan-gangguan yang disebabkan pengerjaan konstruksi," ujarnya.
Selain itu, kata Mulyadi, PT KCIC harus bertanggung jawab mengganti fasiltas sosial dan fasilitas umum yang tergusur proyek mereka.
"Artinya libatkan stakeholder di daerah. Jangan biarkan mereka hanya jadi penonton dan terkena masalahnya saja," kata politisi Gerindra itu.
Mulyadi juga menyoroti soal pentingnya pemerintah memastikan kereta api cepat Jakarta-Bandung tetap jadi aset negara, bukan jadi milik pemegang saham. Dia tak ingin utang akibat delay proses pengerjaan kereta cepat tidak serta-merta diubah jadi saham oleh KCIC.
"Jadi pembiayaan harus
clean and clear dalam konteks pengamanan aset negara," ujarnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: