Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Rampas Hak Petani, Puan Minta Pemerintah Sikat Mafia Pupuk Bersubsidi

LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Jumat, 28 Januari 2022, 18:12 WIB
Rampas Hak Petani, Puan Minta Pemerintah Sikat Mafia Pupuk Bersubsidi
Ketua DPR RI Puan Maharani/Net
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, aksi sindikat mafia pupuk bersubsidi sudah tidak bisa dibiarkan. Ia meminta Pemerintah bekerja sama dengan pihak kepolisian, segera menumpas tuntas para mafia pupuk subsidi.

“Setiap saya kunjungan ke daerah, masalah pupuk subsidi ini adalah persoalan yang selalu dikeluhkan petani. Ini sudah menjadi masalah klasik yang sampai sekarang belum juga terselesaikan,” kata Puan, Jumat (28/1).

Masalah pupuk subsidi yang selalu dikeluhkan petani kepada Puan mulai dari persediaannya yang langka, hingga harganya yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Puan pun geram dengan praktik-praktik mafia pupuk bersubsidi yang membuat petani kesulitan.

“Praktik mafia pupuk bersubsidi telah menyengsarakan petani kecil di lapangan. Praktik ini mengakibatkan mereka sulit mencari pupuk bersubsidi, kalaupun bisa mendapat pasti harganya di atas HET,” ujarnya.

“Praktik mafia ini telah merampas hak petani kecil yang adalah pahlawan pangan bangsa,” sambung Puan.

Menurut Puan, persoalan pupuk subsidi masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Kelangkaan pupuk subsidi diakibatkan karena praktik penyelewengan yang dilakukan sindikat mafia secara terstruktur.

Para mafia melakukan penyelewengan pupuk subsidi mulai dari perencanaan seperti penyusunan alokasi dan penentuan distributor. Kemudian dari sisi distribusi hingga penyaluran ke tangan petani.

Mantan Menko PMK itu pun menyoroti temuan Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengenai manipulasi data Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani. Puan menyebut, manipulasi data ini yang akhirnya membuat pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran.

“Perlunya audit total penyaluran pupuk bersubsidi yang sudah disusupi praktik mafia. Jangan lagi ada data warga yang sudah meninggal atau mereka yang tidak berhak, masuk dalam RDKK,” tutupnya.


EDITOR: IDHAM ANHARI

ARTIKEL LAINNYA