Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Diperkirakan Rugikan Negara Rp 6 Miliar, Kejati Banten Bidik Pengadaan Komputer UNBK

LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK
  • Selasa, 25 Januari 2022, 23:25 WIB
Diperkirakan Rugikan Negara Rp 6 Miliar, Kejati Banten Bidik Pengadaan Komputer UNBK
Asintel Kejati Banten Adhyaksa Darma Yuliano/Ist
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten membidik dugaan korupsi pengadaan pomputer pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten tahun anggaran 2018 yang diperkirakan mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 6 miliar.

Asintel Kejati Banten Adhyaksa Darma Yuliano mengatakan, pada (13/1) Bidang Pidana Khusus Kejati Banten telah melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi Pengadaan Komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebanyak 1.800 unit bagi SMAN dan SMKN se provinsi Banten yang bersumber APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 sebesar kurang lebih Rp 25 miliar.

"Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor/rekanan) PT AXI yang diduga dalam pelaksanaanya terjadi penyimpangan," ujar Damar dikutip Kantor Berita RMOLBanten, Selasa (25/1).

Adapun modus yang dilakukan yaitu kontraktor mengadakan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak dan juga barang yang dikirim jumlahnya tidak lengkap atau tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak.

"Bahwa kegiatan tersebut diduga menimbulkan kerugian negara yang nilai sementara sesuai temuan penyelidik sekitar Rp 6 miliar. Namun, untuk pastinya nanti akan dikordinasikan dengan pihak auditor independen," jelasnya.

Pada akhirnya penyelidik berkesimpulan telah ditemukan perbuatan melawan hukum terhadap Pengadaan Komputer Dalam Rangka Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang mengakibatkan kerugian negara.

Sehingga, pada Selasa (25/1) terhadap penganganan perkara tersebut ditingkatkan dari Proses Penyelidikan ke Proses Penyidikan dengan dugaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 Jo pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ARTIKEL LAINNYA