Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih meminta eksekutif harus melayani rakyatnya.
"Apakah mereka (PMI) pulang resmi atau dideportasi. Ini tanggungjawab perintah," tegas Hikmah Bafaqih seperti diberitakan
Kantor Berita RMOLJatim, Minggu (23/1).
Ketua Perempuan Bangsa PKB Jatim ini, menegaskan, selama pandemi melanda pemerintah Malaysia banyak memulangkan banyak pekerja ilegal ke tanah air.
"Yang tidak resmi dipulangkan. Sedang yang legal mereka pulang karena habis masa kontrak," tegas Hikmah.
Ia mendorong pemerintah untuk memiliki strategi yang cukup jelas. Termasuk ancam wabah Omicron mengintip wilayah Jatim.
"Maka proses layanan harus sesuai dengan standar kesehatan. Mereka yang ditangani melakukan screning di bandara. Mereka yang ditemukan sakit dilkukan pengobatan di rumah sakit. Untuk yang tidak sakit, tim satgas melakukan pengecekan di asrama haji," tutur dia.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, ketersediaan bed di Asrama Haji cukup memadai.
"Sebanyak 650 bed. Itu bisa untuk empat kali kedatangan PMI," tandas Khofifah Indar Parawansah di sela-sela kunjungannya mengantarkan Mario Suryo Aji memohon restu ke Wapres RI Ma'ruf Amin di Istana Wapres RI.
Khofifah menambahkan, apabila kuota PMI dikarantina di Asrama Haji penuh.
Pemprov Jatim memiliki dua opsi lain, yakni di gedung Lembaga Penjaminan Mutu Pemerintah Kemendikbud dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag) keduanya di Ketintang.
Apabila ketiga tempat itu juga penuh, kata Khofifah, maka PMI akan memakai hotel yang sudah disediakan pemerintah.
"Kurang lebih ada 27 hotel yang akan disediakan untuk karantina PMI sedangkan untuk non PMI disediakan di 6 hotel," tuturnya.
Khofifah menyebutkan, ada jadwal percepatan PMI dari Malaysia. Kedatangan PMI berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur berjumlah 129 orang.
"PMI mendarat di Juanda, mereka di swab PCR dan hal lain sesuai dengan standar protokol kesehatan kedatangan dari luar negeri," tegas Khofifah.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Menyikapi ancaman varian baru Omicron, kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jawa Timur tentunya harus menjadi tanggungjawab pemerintah. Baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. 
BERITA TERKAIT: