Di Hadapan Pengurus JMSI, Firli Ajak Media Ambil Peran dalam Orkestrasi Pemberantasan Korupsi

“Rekan-rekan media dapat mengambil slot tentang tulisan pendidikan masyarakat tentang korupsi,” kata Firli dalam sambutannya saat acara pelantikan JMSI Jawa Barat di Hotel Horison, Bandung, Jumat (21/1).

Dihadapan 16 pengurus JMSI Provinsi yang hadir, Firli menyampaikan JMSI dan media pada umumnya dapat mengambil peran untuk menjadi pengawas daripada sistem yang terdapat pada kamar-kamar kekuasaan. Wabil khusus, menemukan sistem-sistem yang membuka ruang kesempatan atau yang masih ramah dengan korupsi.

“Silahkan rekan-rekan tulis dan sampaikan kepada kami, maka kami akan datangi seluruh kementerian dan lembaga hasil tulisan rekan-rekan,” ajak Firli.

Adapun tujuannya, kata Firli tak lain hanya untuk memperbaiki sistem. Sebab, korupsi terjadi tidak hanya disebabkan faktor personal seseorang yakni karena keserahakan, kekuasaan dan adanya kesempatan, namun juga disebabkan oleh sistem yang gagal dan lemah serta masih ramah terhadap korupsi.

“Korupsi disebabkan karena gagal, buruk dan lemahnya sistem. Jadi kalau rekan-rekan JMSI menemukan ada sistem yang buruk, ada sistem yang gagal dan ada sistem yang lemah beritahu kepada kami dan akan kami tindaklanjuti,” kata Firli.

Lebih dalam Firli menjelaskan bahwa, media dapat menunjukan peranan pentingnya dalam orkestrasi pemberantasan korupsi. Adapun gagasan ini, ungkap Firli telah disampaikan langsung pada saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 9 Desember 2021 dihadapan Presiden Joko Widodo.

Orkertasi ini, lanjut Firli ibarat bermain musik, tidak akan terdengar lagu yang indah tanpa adanya orkestrasi. Lalu mengapa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan orkestrasi. Karena, tekan Firli, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakoni oleh hanya satu lembaga apalagi cuma satu orang.

Oleh sebabnya, Firli mengajak semua untuk ikut dalam orkestrasi pemberantasan korupsi ini, dimana langkah pertama dilakukan ialah masuk ke dalam kamar-kamar kekuasaan yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif serta partai politik.

Dalam misi menciptakan orkestrasi ini, Firli mengajak media mengambil perannya. Yang dalam kamar legislatif turut mengawasi bagaimana DPR dan DPRD mengesahkan rencana APBN dan ABPD, apakah masih terdapat ruang atau sistem yang ramah terhadap korupsi.

Lalu masuk ke kamar kekuasaan eksekutif, media dapat memastikan bahwa penyusuhan dan pengesahan anggaran belanja negara serta implementasinya harus bersih. Sebab, Firli mengungkap bahwa postur APBN 2020 misalnya yang cukup besar sekitar Rp2.700 triliun. Dari jumlah tersebut didistribusikan ke eksekutif pemerintah pusat sekitar Rp1.900 triliun, transfer ke daerah sekitar Rp800 triliun.

“Maka saya kira, layak dan wajib bagi kita untuk sama-sama masuk ke dalam kamar-kamar kekuasaan eksekutif, supaya tidak ada satu rupiah pun yang bisa diselewengkan karena perilaku koruptif, karena satu rupiah uang negara harus dimanfaatkan untuk pembangunan nasional, kesejahteraan rakyat dan lebih penting lagi tidak boleh dikorupsi,” beber Firli.

Lalu kemudian pada kamar kekuasan yudikatif harus dapat dipastikan bahwa seluruh proses peradilan harus bebas dan bersih dari korupsi. Sementara pada kamar kekuasan partai politik, meskipun lembaga semi private namun harus terbebas dari praktek-praktek korupsi lantaran partai politik merupakan penyuplai pejabat publik.

“Harus juga kita pastikan dalam penunjukan bersih dari korupsi dan tidak ada lagi transaksi antara parpol dengan pejabat yang didukung sebelum atau sedudahnya,” demikian Firli.

Acara pelantikan JMSI Jawa Barat ini, juga turut dihadiri oleh Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun, 16 Ketua JMSI Provinsi serta Walikota Sumedang Dony Ahmad Munir, Plt Walikota Cimahi Ngatiyana dan Ketua Umum Kadin Jawa Barat Cucu Sutara.

Dalam pelantikan JMSI Jawa Barat ini juga digelar dialog bertajuk 'Orkestrasi dan Trisula Pemberantasan Korupsi'.