Dijelaskan Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Mawardi, Pemerintah Aceh membutuhkan dana sebesar Rp 10 triliun lebih untuk mengatasi banjir.
"Butuh anggaran besar untuk menangani persoalan banjir," kata Mawardi kepada
Kantor Berita RMOLAceh, Kamis (13/1).
Mawardi mengatakan, secara teknis tidak ada kendala untuk menangani hal ini. Yang terpenting, pemerintah memiliki orang-orang yang mampu mendeteksi permasalahan dari hulu hingga hilir seluruh wilayah sungai.
Ditambahkan Mawardi, dibutuhkan data hidrologi, termasuk kajian tentang volume air dan kapasitas sungai. Sehingga, dari kajian tersebut, ditemukan kebutuhan untuk mencegah banjir.
“Termasuk langkah membangun tanggul atau mereduksi dengan cara-cara interkoneksi saluran buangan," jelas Mawardi.
Pemerintah Aceh, sejauh ini telah melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi banjir dengan dana yang ada. Pemerintah tidak dapat mengalokasikan dana besar di satu kegiatan.
“Anggota DPR Aceh juga punya daerah pemilihan masing-masing yang membutuhkan dana untuk pengembangan daerah masing-masing,†ucap Mawardi.
Mawardi memperkirakan persoalan banjir ini masih akan terjadi hingga tiga tahun ke depan. Terutama terkait permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: