Begitu yang dipaparkan oleh Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat BAPPENAS, Maliki, dalam webinar yang digelar Politeknik STIA LAN bertajuk "Mencermati Posisi Perempuan Adat dalam
Desentralisasi Politik" pada Kamis (2/12).
Maliki menjelaskan, ada banyak peran strategis perempuan adat yang bisa dicermati, salah satunya adalah peranan mereka yang sangat penting untuk memberikan perlindungan sosial dan mempercepat penanggulangan kemiskinan.
"Perempuan memiliki
concern terhadap kesejahteraan anak-anaknya dan keluarganya," ujarnya.
Selain itu, perempuan adat juga berperan mendorong perluasan registrasi sosial-ekonomi agar mendapatkan perlindungan sosial secara keseluruhan. Mereka juga dapat mengidentifikasi potensi adat dan menjaga kekayaan adat/alam yang dimiliki, serta bagaimana mengolah hasil bumi dan menciptakan ketahanan.
"Kemudian ini yang relatif berat, yaitu bagaimana perempuan adat bisa terus meningkatkan hak suara dan pendapat dalam forum sehingga keputusan diambil secara inklusif," tambah Maliki.
Dalam paparannya, Maliki juga menyoroti riset yang dilakukan oleh BAPPENAS di Jambi, Ambon, dan Nias.
Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa perempuan adat kurang memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kurang memiliki rasa percaya diri. Akibatnya potensi-potensi perempuan adat tidak bisa dimunculkan ke ranah publik.
Bukan hanya tidak memiliki posisi strategis, Maliki mengungkap, perempuan adat juga kerap menjaga korban kekerasan dan tidak mendapatkan perlindungan.
"Budaya patriarki yang melekat secara turun-temurun menyebabkan banyak permasalahan... Perlu kolaborasi multi-sektor untuk meningkatkan peran strategis perempuan adat," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum PEREMPUAN AMAN, Devi Anggraini. Dalam webinar tersebut diskusi dimoderatori oleh Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta sekaligus penasihat PSGB, Ratri Istania.
Devi menilai, patriarki dan feodalisme masih menghantui kaum perempuan, lebih khususnya perempuan adat. Itu terlihat dari jarangnya keterlibatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) dalam keputusan strategis.
Di sisi lain, pemerintah juga kerap menempatkan masyarakat adat sebagai objek pembangunan yang keliru.
"Masyarakat adat bukan objek, tapi aktor pembangunan sosial," tegasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Perempuan adat memiliki peranan yang sangat strategis dalam menciptakan kesejahteraan. Namun sangat disayangkan, perempuan-perempuan adat kurang memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan kapasitasnya. 
BERITA TERKAIT: