Himpunan Nelayan Ancam Mogok Massal di Pelabuhan Muara Baru Selama Seminggu

Aksi ini rencannaya akan berlangsung selama seminggu ke depan dan akan berdampak pada aktivitas bongkar muat, cold storage, perbengkelan, pasar ikan, pergudangan, toko spare part, makanan, dan lainnya.

Mogok massal ini sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) 85/2021 yang dinilai memberatkan nelayan. Sebab, dalam kebijakan ini, pemerintah menaikkan tarif perolehan negara bukan pajak atau PNBP hingga 600 persen.

"Kita keberatan dengan diterbitkan PP 85/2021 yang menaikan pungutan hasil perikanan tarif PNBP hingga 600 persen. Ini merugikan para pelaku usaha dan nelayan di Indonesia," kata Ketua Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara, James Then dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/9).

Aturan tersebut dinilai sangat memberatkan para nelayan dan pelaku usaha. Apalagi, saat ini kondisi pandemi Covid-19 masih melanda Tanah Air yang juga berimbas pada industri perikanan.

"Saat kondisi pandemi Covid-19 ini, berdasarkan hitungan PP 75 yang lama, kami mau usaha pun agak sulit sekali karena PNBP sudah pernah naik 400 sampai 500 persen," kata James Then.

Belum lagi, selama dua tahun belakangan hasil tangkapan diklaim menurun hingga 50 persen. Selain itu, biaya spare part alat tangkap seperti jaring, tali, dan lainnya itu mengalami kenaikan.

Mereka pun mengancam tidak akan memperpanjang izin bila pemerintah ngotot menerapkan tarif PNBP berdasarkan PP 85/2021.

"Kalau PP 85/2021 tidak dicabut dan kenaikan PHP tidak dibatalkan, maka kami akan melakukan mogok tingkat nasional," tambah senorang nelayan di Dermaga Muara Baru, Kajol.