Dari 10 kepala daerah yang dapat teguran Mendagri, satu di antaranya adalah Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Bandarlampung, Deddy Amarullah, mengaku telah kooperatif dalam menjalankan petunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.
Menurutnya, pihaknya telah melakukan refocusing terhadap pembiayaan untuk dinas kesehatan Rp 7 miliar, Rp 4 untuk rumah sakit umum, dan insentif tenaga kesehatan Rp 11 miliar di mana telah dicairkan Rp 3 miliar.
"Kami bersikap hati-hati untuk pendistribusian ini, basisnya adalah aplikasi dan data yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan," jelas Deddy, dikutip
Kantor Berita RMOLLampung, Selasa (31/8).
Lebih lanjut, Deddy menegaskan, dana untuk insentif nakes telah tersedia di kas daerah, dan tidak terganggu. Hanya saja sistem pembayarannya yang harus sesuai dengan prosedur.
"Ada alokasi data yang sangat benar dan perlu diverifikasi, jangan sampai salah. Bukan sengaja diulur-ulur, alokasinya ada," tegasnya.
Tambah Deddy, insentif nakes pada tahun 2021 ini telah dicairkan Rp 3 miliar dari anggaran Rp 11 miliar. Sementara untuk insentif nakes tahun 2020 telah selesai dibayarkan semuanya.
"Rp 3 miliar telah cair itu untuk bulannya saya tidak paham. Untuk teknisnya ke Dinas Kesehatan," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Sejumlah kepala daerah mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, karena belum membayar insentif bagi tenaga kesehatan (nakes). 
BERITA TERKAIT: