Tak Menolak Revitalisasi, Petani Rawa Pening Hanya Minta Pemerintah Lakukan Tebas Panen

Tercatat, surat pertama dilayangkan pada 5 Juli 2021. Dan surat kedua dikitim pada 6 Agustus 2021. Dalam dua surat tersebut, mereka memohon kepada presiden agar lahan milik petani di kawasan Rawa Pening yang tidak dapat digarap sejak awal 2020 agar ditebas panen oleh negara.

Hal ini diungkap Koordinator Forum Petani Rawa Pening Bersatu, Suwastiono, kepada wartawan Minggu petang (8/8).

Suwastiono mengatakan, selama dua tahun sejak pandemi Covid-19 melanda tanah air, petani di kawasan Rawa Pening dengan luas kurang lebih 1.000 hektare tidak dapat menggarap lahan mereka, apalagi mendapatkan panen.

"Padahal, jika tidak tegenang air kami bisa panen setidaknya untuk mencukupi enam bulan ke depan. Apalagi dengan pandemi Covid-19 seperti saat ini, semua serba susah. Tapi, sejak awal tahun justru kami dibiarkan tidak bisa menggarap lahan kami yang berstatus Hak Milik ‘loh’," bebernya, dikutip Kantor Berita RMOLJateng.

Tergenangnya air Rawa Pening hingga saat ini, dijelaskan Suwastiono, lantaran pintu air Tuntang untuk pengaturan ke PLTA Jelok tidak dibuka sepenuhnya.

Akibatnya ribuan petani di Rawa Pening banyak yang mengganggur karena kondisi lahan pertanian mereka yang tak bisa digarap.

Untuk itu, lanjut dia, dalam surat yang juga ditembuskan kepada Menteri Pertanian, Menteri PUPR, Menteri Agraria, Ketua DPR RI, DPD RI, Gubernur Jateng, bupati, serta kepala dinas terkait persoalan ini di tingkat Provinsi Jateng dan Bupati Semarang, petani Rawa Pening menegaskan tidak menolak rencana pemerintah melakukan revitalisasi Rawa Pening.

"Kami tida menolak, apalagi menentang. Kami hanya minta Negara tebas panen. Sampai saat ini kami masih menunggu jawaban balasan atas surat kami," pungkasnya.