Penyaluran Bansos Rendah, GAMKI Minta Kementrian Lembaga Punya Sense of Crisis

GAMKI mengharapkan semua pihak baik pemerintah pusat, daerah, berbagai institusi/lembaga negara dan swasta, serta organisasi masyarakat sipil untuk dapat bahu-membahu dan bekerjasama menangani Covid-19 agar PPKM dapat segera dicabut.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik merespon distribusi bansos, obat-obatan Covid-19, dan program vaksinasi yang belum merata, serta serapan anggaran Covid-19 daerah yang masih rendah.

"Semua pihak, terkhusus kementerian, institusi/lembaga pusat maupun pemerintah daerah harus memiliki 'sense of crisis' yang sama, sehingga berbagai program penanganan Covid-19 seperti distribusi bansos, bantuan UMKM, obat-obatan Covid-19, dan pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan masif, sistematis, dan tepat sasaran," kata Wandik di Jakarta, Sabtu (7/8).

Wandik mengajak semua pihak untuk mendukung pemerintah dalam mencari dan menemukan solusi untuk membawa bangsa dan negara Indonesia menuju ke jalan keselamatan, kebangkitan, dan kejayaan.

"Pandemi ini mengajarkan kita untuk kembali menggaungkan hukum kasih dan nilai-nilai pilar kebangsaan untuk saling tolong-menolong dan gotong-royong. Menunjukkan empati kepada masyarakat yang membutuhkan tindakan nyata, membangun positivisme, etos kerja, semangat perjuangan kita sebagai komponen bangsa untuk beriman, berusaha, dan tidak menyerah," ujar Wandik yang juga merupakan anggota DPR RI dari Dapil Papua ini.

"Pandemi Covid-19 ini bagaikan tsunami yang melanda dan mengancam jutaan populasi dan semua lapisan kelas sosial masyarakat Nusantara. Menjadi pembelajaran berharga bagi kita bahwa kemampuan intelektual, jabatan, dan harta, ternyata itu semua tidak bisa memberikan jaminan kepada kita semua untuk luput dari pandemi Covid-19," katanya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dan masyarakat, lanjut Wandik, GAMKI secara nasional, baik di pusat dan daerah, telah melakukan beberapa program antara lain memberikan bantuan sembako dan obat-obatan, terlibat sebagai Satgas Covid-19, pendampingan UMKM, melaksanakan vaksinasi massal, dan edukasi tentang Covid-19 dan dampak positif Vaksin.

"GAMKI bekerjasama dengan Mabes Polri, beberapa Polda/Polres, serta ormas dan lembaga sipil lainnya melakukan pembagian bantuan sembako dan program vaksinasi massal kepada masyarakat terdampak. GAMKI juga bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja melakukan program pemberian modal usaha kepada komunitas di berbagai daerah," jelas Wandik.

Menurut Wandik, jaring pengaman sosial kepada masyarakat harus berjalan dengan efektif dan tepat sasaran sehingga tingkat penyebaran Covid-19 dapat menurun dan kebijakan PPKM dapat segera dicabut.

"PPKM adalah kebijakan yang terpaksa harus dilakukan oleh pemerintah karena keselamatan rakyat adalah prioritas utama. Namun PPKM yang berkepanjangan akan berdampak kepada kondisi ekonomi masyarakat. Mari kita berbenah diri dan bekerjasama, kita pasti bisa melalui situasi ini sehingga PPKM dapat segera dicabut," pungkasnya.