Kapolda Sumut Pantas Dievaluasi usai Vaksinasi Medan Berlangsung Ricuh

Hal ini karena vaksinasi yang dihadiri oleh Wakapolri, Komjen Gatot Eddy Pramono tersebut memicu kerumunan massa.

Membludaknya massa di lokasi berpotensi memunculkan klaster penyebaran baru Covid-19. Padahal, kerumunan harusnya bisa dihindari jika Polda Sumut selaku penyelenggara melaksanakannya dengan baik.

"Peserta terlihat berkerumun. Anehnya petugas tidak mampu menertibkan keadaan sehinga terjadinya kerumunan dan tidak berjarak. Inilah sebabnya kami meminta untuk diberhentikan karena takutnya timbul klaster baru dari kegiatan ini," kata Sekretaris Pusat BEM Nusantara, M Julianda Arisha diberitakan Kantor Berita RMOLSumut, Rabu (4/8).

BEM Nusantara mengaku kecewa dengan pelaksana kegiatan vaksinasi, yakni Polda Sumataera Utara yang terkesan tidak mampu mengatur alur jalannya peserta vaksinasi dengan tertib. Padahal, tujuan vaksinasi adalah untuk mencapai herd immunity masyarakat Indonesia sebagaimana yang selalu digaungkan Kapolri.

Oleh karenanya, ia meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit melakukan evaluasi terhadap Kapolda Sumatera Utara.

"Bapak Kapolda Sumut selaku penanggung jawab kegiatan vaksinasi ini harus dimintai pertanggungjawaban. Apabila ini benar ada kelalaian, kami meminta Bapak Kapolri mencopot jabatan Kapolda Sumut," pungkasnya.

Kerumunan warga terjadi saat warga mengantre untuk mendapatkan vaksin gratis tersebut. Beberapa di antaranya bahkan sampai protes karena tidak mendapatkan vaksin.

Kapolrestabes Medan, Kombes Riko Sunarko menyebut, vaksinasi tersebut merupakan vaksinasi massal yang digelar pihaknya untuk 4.000 orang. Adapun kerumunan yang terjadi bukan karena vaksin kurang, tapi dipicu ada pihak yang diduga memperjualbelikan formulir.

"Jadi bukan kekurangan vaksin, petugas kami sudah di-setting untuk jumlah vaksinnya. Enggak mungkin kami melebihi. Tenaganya kami terbatas," sebut Kombes Riko.