Farah.ID
Farah.ID

PPKM Diperpanjang, KSPN Jateng Minta Pemerintah Beri Kompensasi Ke Masyarakat

LAPORAN: AGUS DWI
  • Senin, 26 Juli 2021, 16:46 WIB
PPKM Diperpanjang, KSPN Jateng Minta Pemerintah Beri Kompensasi Ke Masyarakat
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah, Nanang Setyono/RMOLJateng
Perpanjangan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seharusnya diikuti oleh pemberian kompensasi ke masyarakat oleh pemerintah.

Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah, Nanang Setyono, perpanjangan PPKM Darurat membuat kondisi ekonomi semakin parah. Hal itu dikarenakan masyarakat tidak bisa menjalankan aktivitas ekonomi mereka, sehingga daya beli masyarakat menurun.

"Perlu ada kompensasi bagi masyarakat. Bukan hanya soal bantuan sosial, namun juga kebijakan penghentian tagihan angsuran masyarakat terhadap lembaga keuangan, listrik, pajak," papar Nanang, Senin (26/7), dikutip Kantor Berita RMOLJateng.

Pada sektor ketenagakerjaan, Nanang mencontohkan, selama PPKM Darurat banyak buruh di-PHK tanpa pesangon. Ada juga buruh yang dirumahkan tanpa upah atau hanya diberi 25% upah.

Bahkan, banyak perusahaan yang tutup dan para buruh tidak mendapatkan hak pesangon. Maka perpanjangan PPKM ini, lanjutnya, jika tanpa formula yang tepat dari pemerintah maka akan membuat hidup jutaan buruh semakin susah.

Ditambahkan Nanang, istilah PPKM maupun perpanjangan PPKM Darurat digunakan pemerintah untuk menghindari kewajiban negara terhadap rakyat.

"Perubahan istilah dari PPKM Darurat ke PPKM Level 1-4 menunjukkan pemerintah gamang dan tidak punya konsep yang jelas dalam menangani pandemi ini. Akibatnya, PPKM Darurat yang dilaksanakan dengan tidak humanis semakin membuat sekat dan benturan antara aparat dengan masyarakat," jelasnya.

Nanang juga menyoroti persoalan vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah. Dia menilai, program vaksinasi juga terkesan kacau lantaran beberapa vaksin yang digunakan pemerintah ditolak oleh beberapa negara lain. Menurutnya hal ini justru membuat bingung masyarakat.

"Ini semua menambah data bagaimana mentahnya konsep pemerintah dalam menangani pandemi ini. Saya menyarankan kepada bapak presiden agar kiranya dalam menangani pandemi ini diserahkan kepada para ahli kesehatan, bukan ahli politik," tutupnya.
EDITOR: AGUS DWI

ARTIKEL LAINNYA