Farah.ID
Farah.ID

Proyek Tanggul Laut Batal, Impian Ribuan Warga Pesisir Demak Lepas Dari Ancaman Rob Tinggal Angan-angan

LAPORAN: AGUS DWI
  • Kamis, 22 Juli 2021, 11:31 WIB
Proyek Tanggul Laut Batal, Impian Ribuan Warga Pesisir Demak Lepas Dari Ancaman Rob Tinggal Angan-angan
Ketua DPRD Demak, Fahrudin Bisri Slamet, memimpin audiensi terkait pembatalan tanggul laut/RMOLJateng
Rencana pembangunan tanggul laut di Desa Sriwulan, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang seharusnya dilaksanakan pada Juli 2021 ini resmi dibatalkan pemerintah pusat.

Akibatnya, ribuan masyarakat pesisir Demak, khususnya Kecamatan Sayung, kecewa.

Tanggul laut model polder yang dinilai mampu mengatasi abrasi dan banjir rob di sejumlah desa di Kecamatan Sayung, kini hanya tinggal angan-angan saja.

Pemerintah pusat, melalui Kementrian PUPR, memutuskan proyek pembangunan tanggul yang direncanakan menelan anggaran Rp 350 miliar tersebut dibatalkan dengan alasan refocusing anggaran.

Menghadapi kenyataan pahit ini, perwakilan tiga desa, yakni Desa Sriwulan, Desa Bedono, dan Desa Sayung, menemui Ketua DPRD Demak, Fahrudin Bisri Slamet. Tujuan mereka untuk memfasilitasi dengan pemerintah daerah, agar pembangunan tanggul laut dapat terlaksana.

Kepala Desa Sriwulan, Zamroni mengatakan, batalnya proyek tanggul laut ini berdampak kekecewaan masyarakat desa yang sudah puluhan tahun berharap terlepas dari bencana rob dan abrasi.

"Masyarakat kecewa, namun tidak bisa berbuat apa apa kecuali mengadu ke wakil rakyat (DPRD Demak). Pasalnya, tanggul laut menjadi satu-satunya harapan mereka bebas dari banjir rob yang sudah puluhan tahun mendampinginya," ujar Zamroni, dikutip Kantor Berita RMOLJateng.

Sementara itu, Ketua DPRD Demak, Fahrudin Bisri Slamet menyatakan, masih ada anggaran Rp 11 miliar di APBD Demak yang semula direncanakan untuk pembebasan lahan, bisa dialihkan untuk pembangunan.

"Dalam hal ini kami akan fasilitasi menyampaikan kepada pemda. Namun kita masih bersyukur, karena masih ada anggaran 11 milyar rupiah yang dapat kita alihkan untuk penanganan abrasi," ujar Slamet.

Rencana awal, pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR, menggelontorkan anggaran sekitar Rp 350 miliar untuk pembangunan tanggul laut.

Namun, dalam peninjauan yang dilakukan Kementerian PUPR, proyek tersebut dibatalkan lantaran sudah ada jalan tol yang dinilai mampu berfungsi sebagai tanggul laut.
EDITOR: AGUS DWI

ARTIKEL LAINNYA