LHK Klaim Sedimentasi Monoropo Terjadi Sejak Lama, Bukan Akibat Tambang Nikel Antam

Hal tersebut ditegaskan Kepala Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Pemkab Halmahera Timur, Abra Kura seiring dengan sedimentasi yang dianggap telah menurunkan pendapatan nelayan setempat.

"Sudah lama, sampai sedimen di pesisir itu terjadi pendangkalan. Jadi bukan hari ini, sudah lama, mungkin paling besar waktu longsor itu," kata Abra kepada wartawan, Rabu (21/7).

Ia menjelaskan, wilayahnya memang sempat terjadi longsor akibat faktor alam. Berdasarkan data yang diperolehnya, terjadi anomali curah hujan pada bulan Maret lalu hingga 900 mm lebih.

"Sementara data Amdal sendiri, pengamatan data 10 tahun terakhir di tahun 2015 itu paling tinggi dalam sebulan cuma 400 sekian mm," paparnya.

Hujan deras membuat tanggul sungai jebol karena tak mampu menahan debit air. Di titik itulah, kata dia, terjadi banjir deras yang membawa sebagian material dari atas dan mengendap di pesisir.

Namun belakangan, muncul protes kelompok masyarakat dari dua desa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Moronopo ke Antam dan juga dinas terkait. Padahal dari sisi pengujian air laut sudah rutin dilakukan Antam dan tidak ada masalah.

"Nanti kita lihat dari tim kementerian, hasilnya seperti apa," ucapnya.

Abra menambahkan, selama ini memang pihaknya menggunakan data yang diuji Antam. Hal ini mengingat laboratorium yang direkomendasikan ke Antam itu berasal dari KLHK sendiri dan sudah akreditas nasional.

"Jadi kalau laboratorium demikian, kan artinya Antam sendiri tidak bisa negosiasi karena validitasinya tidak diragukan," terangnya.

Terpisah, General Manager PT Antam Tbk UBPN Maluku Utara, Ery Budiman menyebut perusahaannya telah melakukan praktik penambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Antam senantiasa memastikan praktik penambangan yang baik dengan menetapkan kebijakan lingkungan. Di Moronopo sendiri, Antam telah memetakan kondisi kontur alami lereng yang mengarah langsung ke pesisir pantai Moronopo,” kata Ery.

Antam sendiri bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan berbagai mitigasasi dalam mengatasi sedimentasi yang terjadi.

“Kami bersama dengan stakeholder terkait telah melakukan pembangunan sarana pengendali erosi dan sedimentasi tambang, melaksanakan sistem penambangan tuntas dan menyisakan natural berm (tanggul alami) serta upaya lain sesuai peraturan perundang-undangan dan Amdal,” tandasnya.