Sebuah akun di Twitter, @thalhah, menyoroti adanya keterkaitan antara tingkat kematian Covid-19 dengan kesenjangan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua di Indonesia.
Dalam cuitannya pada Minggu (11/7), Thalhah Fakhrizal yang bekerja di sektor digital, mengunggah grafik dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menunjukkan vaksinasi di Indonesia dari 22 Januari hingga 5 Juli.
Ia menjelaskan, ada tiga periode ketika vaksinasi di Indonesia lebih agresif. Pertama pada pertengahan Februari hingga pertengahan April, kedua pada 1 Juni hingga 21 Juni, dan akhir Juni hingga awal Juli.
Pada periode kedua, 1 Juni hingga 21 Juni, kesenjangan antara vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua semakin besar, di mana vaksinasi dosis pertama lebih tinggi.
Ia kemudian membandingkan dengan kurva kematian Covid-19 pada periode yang sama.
"Keagresifan vaksinasi jika dipetakan ke timeline tingkat kematian terlihat bahwa semakin besar
gap antara dosis 1 dengan dosis 2 (yang disebabkan agresifnya vaksin dosis 1), maka kematian meningkat. Ada korelasi data," ujarnya.
Dalam hal ini, ia kemudian mengaitkan situasi tersebut dengan grafik antibodi. Berdasarkan grafik antibodi, 10 hari setelah divaksinasi dosis pertama, akan terjadi penurunan antibodi hingga hari ke-28. Setelah antibodi mencapai titik rendah mendekati nol, suntikan dosis kedua diberikan.
Dengan begitu, setelah vaksinasi dosis pertama, maka seseorang tidak diizinkan keluar rumah lantaran antibodi yang menurun.
Namun kurva antibodi tersebut disanggah kebenarannya karena vaksin Covid-19 dianggap tidak memiliki mekanisme tersebut. Hal ini yang membuat masyarakat lengah.
"Padahal WHO sendiri di report-nya berulangkali menulis pembatasan pergerakan, tapi kenyataannya proses vaksinasi ada yang kerumunan malah berdesakan, dan setelah itu pulang dengan rasa aman serta tidak waspada. Perlu ditinjau ulang pengelolaan vaksinasi," jelasnya.
Melalui analisanya itu, Thalhah berharap agar pengelolaan vaksin dievaluasi. Ia juga menyarankan agar barcode vaksinasi digunakan semaksimal mungkin.
"Katanya ada barcode vaksin, tapi tidak dipakai untuk memantau hasil menggunakan big data. Tanpa data, semua orang bisa beropini. Harusnya ada VAERS (Vaccine Adverse Event Response System)," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Tingginya kasus dan kematian akibat Covid-19 di Indonesia saat ini memicu banyak pertanyaan di publik. Salah satunya terkait pengelolaan vaksin. 
