Hanya saja, opsi ini terkendala ketidakmampuan pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat selama "terkurung" di rumah.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, kebijakan
lockdown wilayah dalam bentuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seharusnya dijalankan dengan konsisten dan target yang terukur.
"Mestinya memang di-
lockdown. Tapi pemerintah tak pernah melakukannya. Ragu, bingung, dan tak punya uang. Kalaupun PPKM mikro mestinya konsisten dan dijalankan dengan benar dan ketat," kata Ujang kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (23/6).
Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak konsisten dalam menerapkan setiap kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Pemerintah kebijakannya tak konsisten. Melarang mudik tapi buka tempat wisata dan masuknya TKA China ke Indonesia. Ini semua membuat rakyat tak percaya pada pemerintah lagi," pungkas Ujang.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: