Khofifah Minta Koperasi Dan UMKM Difasilitasi Akses Penguatan SDM, Pasar Dan Permodalan

Melihat besarnya potensi tersebut,  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jawa Timur untuk lebih banyak diberi akses penguatan SFM, perluasan pasar serta permodalan guna mengembangkan usahanya.

Khofifah menyampaikan permintaan itu saat membuka Rapat Koordinasi Program Prioritas Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Jatim di Hotel Aria Gajayana Malang, Kamis malam (10/6).


"Saya mendorong agar Dinas Koperasi di provinsi, kabupaten/kota untuk dapat memberikan akses seluas luasnya. Utamanya, guna mengembangkan varian dan kualitas produk, penguatan SDM  dan dipermudah akses permodalan bagi usahanya," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, salah satu akses kemudahan yang diberikan adalah dengan dilibatkannya para pelaku K-UKM Jatim pada event berskala nasional maupun internasional.

Seperti pada bulan Agustus 2021 mendatang giliran Provinsi Jawa Timur akan menjadi tuan rumah  program nasional  Bangga Buatan Indonesia dikordinasikan BRI bersama Bank Indonesia.

Lewat event tersebut,  diharapkan bisa memompa semangat kebabgkitan KUMKM Jawa Timur sekaligus sebagai   pengembangan pasar bagi para pelaku IKM dan UKM.

"Kebetulan Jatim akan menjadi tuan rumah di acara tersebut Agustus mendatang. Saya mohon seluruh pelaku IKM dan KUMKM di Jatim bisa bergabung dalam event keren ini. Apalagi ditambah semangat heroik untuk Jatim Bangkit di bulan Agustus sangat  tepat momentumnya," terangnya.

Sampai saat ini, sebut Khofifah, tercatat ada 22.834 koperasi aktif dan 9,78 juta UMKM di Jatim.

Keduanya, baik Koperasi maupun UMKM berkontribusi 57,25 persen  terhadap PDRB Jatim yang menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi di Jatim.

Untuk itu, Gubernur Khofifah juga menyampaikan bagaimana pengurusan izin baik dari IKM maupun UKM utamanya dalam industri makanan dan minuman (mamin) mulai PIRT, BPOM sampai dengan sertifikasi halal perlu difasilitasi kemudahan dan percepatannya.

"Apa betul sudah sesederhana yang diharapkan. Pastikan semua urusan perizinan mulai PIRT, BPOM dan sertifikasi halal dapat di akses dengan mudah dan  cepat ," ujarnya.

Prinsipnya, orang nomor satu di Jatim ini juga menekankan bagaimana para pelaku Koperasi dan UMKM, utamanya mamin terfasilitasi dalam pengurusan legalitas seperti PIRT, BPOM dan sertifikasi halal.

Menurut Khofifah, terfasilitasinya pengurusan tersebut harus seiring  dengan permodalan yang diberikan.

"Pastikan semua lini dan level telah terkonfirmasi akses lebih mudah cepat lalu siapkan klinik UKM dan IKM untuk fasilitas jika  ada hal yg perlu dibantu prosesnya," ujarnya.

"Saya berharap bahwa rakor hari ini bisa melahirkan program strategis. Hingga nanti kita bisa melakukan pemetaan mana yang bisa dicover pemprov, kota atau kabupaten hingga ke kementerian-kementerian terkait. Ingat karena sinergitas dan koneksitas sangat penting," imbuhnya.

Sementara sebagai bentuk konkret dukungan Pemprov Jatim kepada Koperasi dan UKM diserahkannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dana Bergulir (Dagulir) secara simbolis kepada 12 pelaku K-UKM dengan total sebesar Rp 2,295 milliar.