Tuntut Transparansi Anggaran, Warga Kertawangun Geruduk Kantor Desa

Diungkapkan Ketua BPD Kertawangun, Rukim (65), warganya tidak puas dengan cara kerja Kepala Desa (Kuwu), Mastija.

“Semestinya, setiap ada kegiatan pembangunan, Kuwu bermusyawarah dengan BPD. Karena sesuai dengan peraturan BPD merupakan mitra kerja Pemerintah Desa,” kata Rukim saat dikonfirmasi usai audensi di Kantor Kecamatan Sedong Cirebon. Sabtu (22/5).

Rukim berharap Kuwu Mastija bisa mengambil hikmah dari adanya mosi tidak percaya dari masyarakat hingga menuntut mundur dari jabatannya sebagai Kuwu Kertawangun.

“Kuwu Mastija harus introspeksi diri dan jangan sekali-kali melakukan kegiatan pembangunan tanpa musyawarah dengan BPD,” tegas Rukim, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Sementara itu, Camat Sedong, Sund Dewi, meminta kepada lembaga BPD dan masyarakat menjaga kondusifitas wilayah. Ia mengingatkan bahwa setiap permasalahan bisa dimusyawarahkan secara baik-baik.

Dewi menyampaikan bahwa dirinya berusaha jadi penengah yang adil dan tak memihak pada siapa pun.

“Intinya mediasi tadi berhasil, tidak ada yang memaksakan kehendak, jadi lembaga BPD berhak melakukan koreksi, pengawasan dan meminta keterangan,” jelasnya.

Dewi juga mengatakan bahwa Kuwu Mastija memiliki hak untuk menolak mundur dan memberikan klarifikasi.

Dari pantauan di lapangan, aksi demonstrasi ratusan warga di halaman Kantor Desa Kertawangun dibubarkan pihak Kepolisian karena tidak memiliki izin demonstrasi yang melibatkan ratusan massa disaat pandemi Covid-19.

Kapolsek Sedong, AKP Uton bersama Kasat Intel dan Wakareskrim Polresta Cirebon meminta BPD Kertawangun dan perwakilan tokoh masyarakat untuk beraudensi di Kantor Kecamatan Sedong.