Pemerintah Diingatkan, Penanganan Pandemi Jangan Sampai Lukai Demokrasi

Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho mengingatkan pentingnya kohesivitas bangsa dalam menghadapi pandemi dan krisis.

“Di situasi pandemi, semua negara berupaya mencari formula untuk bersatu menghadapi dan melewati situasi krisis, tekanan diubah menjadi opportunity. Penting untuk para pemimpin menemukan formula yang tepat dan baik untuk konteks Indonesia," kata Dimas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/5).

Namun demikian, ia mewanti-wanti kepada pemerintah agar dalam menghadapi pandemi dan krisis tidak sampai melukai komitmen demokratisasi dan kebebasan sipil.

Soal demokrasi, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Bayu Dardias menyoroti adanya kecenderungan penurunan demokrasi dalam respons negara menghadapi pandemi Covid-19. Hal itu ditandai dengan antara lain ancaman kebebasan berpendapat.

“Adanya penurunan yang serius terhadap tingkat demokrasi di Indonesia. Berdasarkan sejumlah indikator terjadi penurunan pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 indeks kebebasan sipil Indonesia hanya mendapatkan skor 5,59," jelas Bayu.

Sejauh ini, kebijakan penanganan pandemi dinilai minim partisipasi publik. Namun hal itu dapat dipahami karena situasi pandemi membutuhkan respons cepat negara.

"Yang harus dilihat secara kritis adalah, jangan sampai kebijakan sentralistik dimanfaatkan sejumlah pihak membungkam oposisi dan masyarakat sipil," sambungnya.

Di sisi lain, pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Berly Martawardaya menyoroti pilihan dan kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat pasca pandemi. Salah satunya mentranformasi ekonomi dari yang berbasis SDA menjadi innovation based dan export oriented.

"Dengan kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi, diharapkan pemerintah mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan produk dan jasa alternatif yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan inklusif," kata Berly.

Berly pun mengajak para intelektual dan kekuatan masyarakat untuk segera bergerak bersama, khususnya di masa pandemi seperti saat ini.

"Kita kawal komitmen kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial secara bersama. Momen urgensinya sudah tiba, saatnya konsolidasi dan melakukan pergerakan," tutupnya.