Syaifullah Tamliha: Kominfo Jangan Membiarkan Konten-konten Inkonstitusional Terkait Palestina Di Medsos!

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk bertindak terkait hal tersebut. Sebab, Bangsa Indonesia yang berlandaskan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 sangat jelas menolak penjajahan.

"Kemenkominfo semestinya tidak melakukan ‘pembiaran’ terhadap konten-konten yang menyimpang dari konstitusi, agar masyarakat mengerti bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki konstitusi dan ideologi," ujar Syaifullah Tamliha dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (20/5).

"Guna menguatkan pemahaman terhadap UUD 1945 sekaligus memberikan kesadaran atas pentingnya berpihak kepada bangsa yang dijajah seperti Palestina," sambungnya.

Lebih lanjut, Ketua Badan Sosialisasi MPR ini berharap peran dan fungsi pemerintah dalam hal pembinaan ideologi negara bisa diperkuat dalam masa-masa seperti sekarang ini.

"Pemerintah berkewajiban untuk memastikan kembali bahwa pelajaran tentang Pancasila dan UUD NRI 1945 wajib dilakukan oleh setiap jenjang pendidikan," tuturnya.

Bahkan, Syaifullah Tamliha menyarankan agar pemerintah membuat mekanisme pembelajaran khusus untuk siswa di sekolah, untuk menanamkan intisari dari isi UUD 1945 yang terkait "penjajhan di atas dunia harus dihapuskan".

"Setiap hari Senin saat masuk sekolah, baik tatap muka fisik ataupun Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) diwajibkan untuk membacakan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang dipandu oleh salah seorang siswa/mahasiswa," ucapnya.

"Agar mereka mengerti ideologi bangsa dan negaranya," pungkasnya.