Protes Kebijakan Pemprov Larang Shalat Id Berjamaah, Warga Lampung Bikin Petisi Dan Siapkan Class Action

Ilustrasi/Repro

Larangan menggelar shalat Id 1442 H berjamaah dan izin pembukaan kawasan wisata pascalebaran yang dikeluarkan Gubenur Lampung, Arinal Djunaidi, menuai kritik sejumlah warga, tokoh, dan elemen masyarakat.

Forum Suara Masyarakat Lampung Peduli Kebenaran mulai mengumpulkan tanda tangan petisi dan berencana melakukan class action terhadap keputusan Pemprov Lampung soal larangan berjamaah shalat Id 1442 H dan pembukaan kawasan wisata.

Ustaz Royan, Gunawan Parikhesit, Deru Raja, dan lainnya berharap Gubernur Arinal mencabut surat edaran tertanggal 29 April 2021 yang merujuk kesepakatan Forkopimda tanggal 26 April 2021 soal larangan shalat Id di lapangan dan masjid.

"Mari bersama kita gugat keputusan diskriminatif, karena terdapat kesamaan fakta atau peristiwa serta kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat subtansial," ujar Ustaz Royan, Selasa (4/5), dikutip Kantor Berita RMOLLampung.

Humas Forum Suara Masyarakat Lampung Peduli Kebenaran itu melihat Pemprov Lampung terkesan lebih mengedepankan urusan bisnis/dunia semata dibandingkan dengan urusan ibadah yang lebih mengarah kepada perkara akhirat.

Untuk itu, Forum membutuhkan tandatangan masyarakat yang menolak keputusan Gubernur Arinal terkait larangan shalat Id dan izin pembukaan kawasan wisata lewat petisi dengan alamat: http://chng.it/zXv7wWpJ.

Kebijakan tersebut mengundang komentar tokoh politik senior, Abdullah Fadri Auli (Aab), yang mengaku heran shalat berjamaah dilarang namun mal, kafe, dan kegiatan pemerintah tak pernah ada larangan.

"Wajar, Lampung menjadi daerah nomor dua penyebaran Covid-19 di Indonesia," ujarnya di WA Grup RMOLLampung, Selasa (4/5).

Mantan anggota DPRD Lampung yang kini menjadi tokoh Partai Ummat ini melihat Gubernur Arinal tidak konsisten menerapkan aturan yang berdampak umat Islam tidak bisa beribadah secara berjamaah pada Idul Fitri tahun ini.

"Kebijakan model apa ini? Dan apa gunanya kebijakan itu kalau tidak ada manfaatnya? Toh Covid-19 tetap tambah banyak korbannya," tandasnya.

Sementara itu, advokat yang juga penggiat sosial, Gunawan Pharikkesit, menilai wajar kebijakan tersebut menulai kritik.

"Persoalan muncul ketika terang-terangan adanya kemufakatan destinasi wisata dibuka saat liburan lebaran, sedangkan shalat Id 1442 H dikebiri," tandasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Pesan May Day Airlangga Hartarto

Sabtu, 01 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Politik Labelisasi & Kepuasan Publik

Selasa, 04 Mei 2021
Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021

Artikel Lainnya

Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Syawal 1442 H Pada 11 Mei 2021
Nusantara

Kemenag Gelar Sidang Isbat A..

06 Mei 2021 00:12
Tito Putuskan Perpanjang PPKM Mikro Di 30 Provinsi
Nusantara

Tito Putuskan Perpanjang PPK..

05 Mei 2021 20:21
Dimulai Dari Papua Hingga Sumatera, NU CARE Salurkan Zakat Fitrah Dari Tokopedia Salam
Nusantara

Dimulai Dari Papua Hingga Su..

05 Mei 2021 19:25
Antisipasi Mudik Lebaran, 158 Titik Penyekatan Di Jabar Beroperasi Besok
Nusantara

Antisipasi Mudik Lebaran, 15..

05 Mei 2021 18:59
Jakarta Resmi Berlakukan SIKM, Begini Cara Mengurusnya
Nusantara

Jakarta Resmi Berlakukan SIK..

05 Mei 2021 17:04
Antisipasi Penyebaran Varian Baru Covid-19 India, Gubernur Banten Minta Petugas Lebih Tegas
Nusantara

Antisipasi Penyebaran Varian..

05 Mei 2021 16:47
Tak Terima THR Secara Penuh, ASN Jabar Diminta Emil Tunjukkan Sikap Bela Negara
Nusantara

Tak Terima THR Secara Penuh,..

05 Mei 2021 15:48
Ratusan Paket Lebaran Dan THR Dibagikan IIPG Kepada Tenaga Kesehatan
Nusantara

Ratusan Paket Lebaran Dan TH..

05 Mei 2021 15:08