Bela 7 ASN Yang Dicopot Dari Jabatannya, PDIP Salatiga Akan Surati Mendagri, Menpan RB, Hingga Gubernur Jateng

"PDIP melawan kekuasaan yang zalim. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan apalagi mereka-mereka ini bukan 'orang-orang biasa'," kata Ketua Fraksi PDIP Salatiga, M Teddy Sulistio, kepada wartawan di Gedung DPRD Salatiga, Senin (3/5).

Teddy yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Salatiga itu mengaku fraksi yang dipimpinnya tidak perlu berfikir untung rugi ketika mem-back up para pegawai pemerintah yang disebut sebagai ASN perjuangan tersebut.

PDIP merasakan ada ketidakadilan yang diterima ketujuh ASN yang stafkan.

"Kemenangan pasti akan muncul. Fraksi lain diam, PDIP harus hadir. Ini fungsi kita," paparnya, dikutip Kantor Berita RMOLJateng.

Sementara, Wakil Ketua Fraksi PDIP Salatiga HM Kemat menuturkan, PDIP Salatiga akan berkirim surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Komisi ASN, BKN Regional I Yogyakarta, ASN yang distafkan, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Siapa pun yang kena sanksi harus bisa mendapatkan haknya untuk mengetahui apa salahnya. Dan dalam hal ini, ketujuh ASN yang disanksi ini tidak melalui tahapan serta tidak jelas apa salahnya tahu-tahu dicopot dan stafkan," ungkap Kemat.

Adapun 7 ASN yang dicopot dari jabatannya adalah Adi Isnanto, Agung Hendratmiko, Yunus Juniadi, Dian Indriasari, Budi Suprihatin Lutfi, dan Joko Prasetyo.

Sedangkan, seorang lagi Joko Widodo mantan pejabat di lingkungan RSUD Salatiga diketahui tidak ikut dalam 'gerbong' yang digandeng PDIP Salatiga.