DKPP Periksa Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dan Kabupaten Jember

Plt. Sekretaris DKPP, Arif Maruf/Net

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 64-PKE-DKPP/II/2021, Senin (19/4).

Perkara ini diadukan oleh Rico Nurfiansyah Ali. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yakni Moch. Amin dan Muh. Ikhwanudin Alfianto, yang selanjutnya disebut sebagai teradu I dan II.

Kemudian teradu juga melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jember, yakni Imam Thobroni Pusaka, Devi Aulia, Dwi Endah Prasetyowati, Ali Rahmad Yanuardi, dan Andhika A Firmansyah, yang selanjutnya disebut sebagai teradu III – VII.

Pengadu mendalilkan bahwa para teradu tidak profesional dalam penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Desember 2020 dan diregistrasi dengan nomor 20/Reg/LP/PB/Kab/16.16/XII/2020.

Para teradu diduga tidak melakukan klarifikasi terhadap pengadu maupun saksi terkait masalah limitasi waktu penanganan yang seharusnya paling lama 3 hari setelah laporan diregistrasi, sesuai dengan Peraturan Bawaslu RI 8/2020.

Selain itu, para teradu diduga tidak memberikan informasi yang jelas terkait laporan penanganan tindak pidana pemilu seperti yang dimohonkan pengadu.

Sesuai ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP 1/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP 3/2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Timur.

Plt. Sekretaris DKPP, Arif Maruf mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan pengadu dan teradu serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan.

"DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ujar  Arif dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJatim, Senin (19/4).

Ia menambahkan, sidang kode etik DKPP bersifat terbuka untuk umum.

“Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya.

Sidang ini akan dilaksanakan dengan memberlakukan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

Arif juga mengatakan bahwa DKPP akan memfasilitasi tes swab antigen bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang, yaitu satu jam sebelum sidang dimulai.

“Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual,” pungkas Arif.

Kolom Komentar


Video

Pesan May Day Airlangga Hartarto

Sabtu, 01 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Politik Labelisasi & Kepuasan Publik

Selasa, 04 Mei 2021
Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021

Artikel Lainnya

Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Syawal 1442 H Pada 11 Mei 2021
Nusantara

Kemenag Gelar Sidang Isbat A..

06 Mei 2021 00:12
Tito Putuskan Perpanjang PPKM Mikro Di 30 Provinsi
Nusantara

Tito Putuskan Perpanjang PPK..

05 Mei 2021 20:21
Dimulai Dari Papua Hingga Sumatera, NU CARE Salurkan Zakat Fitrah Dari Tokopedia Salam
Nusantara

Dimulai Dari Papua Hingga Su..

05 Mei 2021 19:25
Antisipasi Mudik Lebaran, 158 Titik Penyekatan Di Jabar Beroperasi Besok
Nusantara

Antisipasi Mudik Lebaran, 15..

05 Mei 2021 18:59
Jakarta Resmi Berlakukan SIKM, Begini Cara Mengurusnya
Nusantara

Jakarta Resmi Berlakukan SIK..

05 Mei 2021 17:04
Antisipasi Penyebaran Varian Baru Covid-19 India, Gubernur Banten Minta Petugas Lebih Tegas
Nusantara

Antisipasi Penyebaran Varian..

05 Mei 2021 16:47
Tak Terima THR Secara Penuh, ASN Jabar Diminta Emil Tunjukkan Sikap Bela Negara
Nusantara

Tak Terima THR Secara Penuh,..

05 Mei 2021 15:48
Ratusan Paket Lebaran Dan THR Dibagikan IIPG Kepada Tenaga Kesehatan
Nusantara

Ratusan Paket Lebaran Dan TH..

05 Mei 2021 15:08