Terorisme Kian Menjamur, BNPT Hingga Masyarakat Harus Turun Tangan

Hal itu juga dibahas dalam diskusi online bertajuk "De-Radikalisasi VS Re-Radikalisasi: Mengurai Benang Kusut Penanganan Terorisme" yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Center for Peace, Conflict and Democracy (CPCD) pada Senin (12/4).

Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Guru Besar Sosiologi Konflik Univeritas Hassanudin, Prof. Dr. Dwia  Tina Pulubuhu; UNDP Consulant sekaligus Peneliti Intelijen dan Keamanan, Beni Sukadis; dan Lian Gogali dari Institute Sintuwu dan Sekolah Perdamaian Perempuan Poso.

Dalam paparannya, Prof. Dwia menjelaskan bahwa terorisme di tanah air cukup berkembang.

Pada 2019, sarang terorisme hanya terjadi di 10 provinsi di Indonesia. Namun pada 2021 berkembang dan terjadi di 19 provinsi.

Penyebab terjadinya terorisme juga semakin beragam, mulai dari pengaruh lingkungan, agama, ekonomi, sosial, politik, dan hukum.

Selain itu, menurut Prof. Dwia, aksi terorisme saat ini juga lebih sporadis. Pada 2000  hingga 2010, aksi teror lebih berfokus pada objek atau simbol-simbol Barat, seperti Bali dan Hotel JW Marriot. Namun saat ini berkembangkan ke masyarakat sipil.

Pola perilaku teror juga berubah, dari terorisme berjejaring menjadi terorisme independen.

"Untuk pencegahan dan penanggulangan perlu dilakukan penanganan terstruktur oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan aparat keamanan. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat maupun komunitas dengan pendekatan menyentuh dan simpatik serta beberapa hal lainnya yang dapat dilakukan," jelasnya, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Terkait penanganan terorisme, Beni Sukadis menuturkan, BNPT memiliki peran yang besar untuk menyusun dan menetapkan kebijakan strategis dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Sejak tahun 2012, banyak upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh BNPT, salah satunya melalui deradikalisme. Strategi ini ditujukan pada kelompok inti dan militan terorisme dengan melaksanakan kegiatan seperti penangkalan, rehabilitasi hingga reduksi.

Lian Gogali sendiri secara khusus menyoroti konflik yang terjadi di Poso.

Menurutnya, potensi konflik di daerah semakin tinggi jika semakin sempitnya ruang bertemu. Untuk itu, ia mengatakan, penting untuk membangun kepercayaan sosial dan kolaborasi untuk membangun solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.