Terorisme Kian Menjamur, BNPT Hingga Masyarakat Harus Turun Tangan

Ilustrasi/Net

Ancaman terorisme dan radikalisasi terus berkembang dengan pesat di Indonesia, sehingga membutuhkan penanganan yang serius.

Hal itu juga dibahas dalam diskusi online bertajuk "De-Radikalisasi VS Re-Radikalisasi: Mengurai Benang Kusut Penanganan Terorisme" yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Center for Peace, Conflict and Democracy (CPCD) pada Senin (12/4).

Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Guru Besar Sosiologi Konflik Univeritas Hassanudin, Prof. Dr. Dwia  Tina Pulubuhu; UNDP Consulant sekaligus Peneliti Intelijen dan Keamanan, Beni Sukadis; dan Lian Gogali dari Institute Sintuwu dan Sekolah Perdamaian Perempuan Poso.

Dalam paparannya, Prof. Dwia menjelaskan bahwa terorisme di tanah air cukup berkembang.

Pada 2019, sarang terorisme hanya terjadi di 10 provinsi di Indonesia. Namun pada 2021 berkembang dan terjadi di 19 provinsi.

Penyebab terjadinya terorisme juga semakin beragam, mulai dari pengaruh lingkungan, agama, ekonomi, sosial, politik, dan hukum.

Selain itu, menurut Prof. Dwia, aksi terorisme saat ini juga lebih sporadis. Pada 2000  hingga 2010, aksi teror lebih berfokus pada objek atau simbol-simbol Barat, seperti Bali dan Hotel JW Marriot. Namun saat ini berkembangkan ke masyarakat sipil.

Pola perilaku teror juga berubah, dari terorisme berjejaring menjadi terorisme independen.

"Untuk pencegahan dan penanggulangan perlu dilakukan penanganan terstruktur oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan aparat keamanan. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat maupun komunitas dengan pendekatan menyentuh dan simpatik serta beberapa hal lainnya yang dapat dilakukan," jelasnya, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Terkait penanganan terorisme, Beni Sukadis menuturkan, BNPT memiliki peran yang besar untuk menyusun dan menetapkan kebijakan strategis dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Sejak tahun 2012, banyak upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh BNPT, salah satunya melalui deradikalisme. Strategi ini ditujukan pada kelompok inti dan militan terorisme dengan melaksanakan kegiatan seperti penangkalan, rehabilitasi hingga reduksi.

Lian Gogali sendiri secara khusus menyoroti konflik yang terjadi di Poso.

Menurutnya, potensi konflik di daerah semakin tinggi jika semakin sempitnya ruang bertemu. Untuk itu, ia mengatakan, penting untuk membangun kepercayaan sosial dan kolaborasi untuk membangun solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.

Kolom Komentar


Video

Pesan May Day Airlangga Hartarto

Sabtu, 01 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Politik Labelisasi & Kepuasan Publik

Selasa, 04 Mei 2021
Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021

Artikel Lainnya

Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Syawal 1442 H Pada 11 Mei 2021
Nusantara

Kemenag Gelar Sidang Isbat A..

06 Mei 2021 00:12
Tito Putuskan Perpanjang PPKM Mikro Di 30 Provinsi
Nusantara

Tito Putuskan Perpanjang PPK..

05 Mei 2021 20:21
Dimulai Dari Papua Hingga Sumatera, NU CARE Salurkan Zakat Fitrah Dari Tokopedia Salam
Nusantara

Dimulai Dari Papua Hingga Su..

05 Mei 2021 19:25
Antisipasi Mudik Lebaran, 158 Titik Penyekatan Di Jabar Beroperasi Besok
Nusantara

Antisipasi Mudik Lebaran, 15..

05 Mei 2021 18:59
Jakarta Resmi Berlakukan SIKM, Begini Cara Mengurusnya
Nusantara

Jakarta Resmi Berlakukan SIK..

05 Mei 2021 17:04
Antisipasi Penyebaran Varian Baru Covid-19 India, Gubernur Banten Minta Petugas Lebih Tegas
Nusantara

Antisipasi Penyebaran Varian..

05 Mei 2021 16:47
Tak Terima THR Secara Penuh, ASN Jabar Diminta Emil Tunjukkan Sikap Bela Negara
Nusantara

Tak Terima THR Secara Penuh,..

05 Mei 2021 15:48
Ratusan Paket Lebaran Dan THR Dibagikan IIPG Kepada Tenaga Kesehatan
Nusantara

Ratusan Paket Lebaran Dan TH..

05 Mei 2021 15:08