Penggiat Budaya Tuntut Informasi Seimbang Soal Tata Kelola TMII

Sebuah penegasan tentang cita-cita yang diikhtiarkan bangsa Indonesia, dalam rangka menguatkan dan mengokohkan rasa nasionalisme kebangsaan berdasarkan budaya bangsa.

Menekankan pentingnya penerimaan terhadap adanya keragaman budaya, multikulturalisme, dan pluralisme, dalam rangka membangun rumah kebangsaan Nasional.

Oleh karena itu, upaya Pemerintah mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita (YHK), jangan sampai mengganggu berbagai upaya memperkokoh ketahanan budaya bangsa tersebut.

Demikian rangkuman harapan dan pandangan sejumlah seniman, penggiat, dan pemerhati budaya, yang selama ini banyak berkiprah di TMII. Antara lain Suryandoro, Mas'ud Thoyib, Sigit Gunarjo, Ertis Yulia, Dedy Indiawan, dan Arif Djoko Budiono.

“Taman Mini Indonesia Indah (TMII) adalah institusi kaderisasi cinta budaya bangsa. Sebagai sarana edukasi, kreasi, produksi, eksebisi, presentasi, apresiasi, dan rekreasi, yang sehat jasmani dan rohani,” ujar pengamat dan pemerhati seni budaya, Suryandoro, Kamis (8/4).

Suryandoro menyayangkan pemberitaan media yang berkembang terkait, ‘TMII Diambil Negara,’ seolah memberi stigma negatif terhadap institusi dan orang-orang yang telah berjasa mengelola TMII selama kurang lebih 44 tahun.

“Pentingnya menjernihkan perspektif jurnalis termasuk pejabat negara agar menyampaikan informasi seimbang. Justru pemerintah dan masyarakat harus berterima kasih, Yayasan Harapan Kita (YHK) selama ini tak pernah mengambil keuntungan apapun dari TMII. Bahkan kadang masih mensubsidi biaya perawatan sarana dan prasarana,” tegas Manajer Informasi TMII ini.

Ribuan seniman dan ribuan karya seni, kata pendiri Swargaloka Foundation ini, lahir dari berbagai program yang digulirkan TMII. Dibanding Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lebih peduli dan perhatian menyemarakkan kegiatan budaya di TMII.

Terbukti pembangunan sarana dan perawatan Anjungan Daerah, beserta program-programnya hingga kini terus berjalan.

Berbagai program yang rutin digulirkan TMII antara lain Parade Tari Nusantara, Parade Lagu Daerah, Parade Musik Daerah, Parade Teater Daerah, dan Paket Acara Khusus Pesona Nusantara.

Program-program tersebut menjadi acara yang ditunggu-tunggu oleh seniman dan budayawan daerah untuk berekspresi.

TMII, lanjut Suryandoro, memiliki dua tugas pokok. Yaitu keluar dengan memperkenalkan wajah Indonesia kepada bangsa lain. Dan ke dalam, agar rakyat Indonesia secara keseluruhan bisa melihat dan merasa bangga dengan kebudayaan tanah airnya.

“Kita wajib berterima kasih kepada ibu Siti Hartinah Soeharto berkat ide-idenya yang cemerlang. Peninggalan budaya Nusantara terselamatkan di TMII, seperti rumah-rumah adat, seni tari, seni musik, seni kriya dan sebagainya,” paparnya.

Bahkan TMII, turut menjaga keharmonisan pemeluk agama dengan membangun berbagai rumah ibadah.

“Rumah Ibadah semua agama dan kepercayaan yang diakui Negara dibangun secara berdampingan di kawasan TMII. Saya berharap Pemerintah dan masyarakat tidak berpikir negatif terhadap YHK,” ujarnya.

Senada dengan Suryandoro, pengamat dan penggiat Budaya, Mas'ud Thoyib menyampaikan, menjadi kewajiban Pemerintah memelihara dan melestarikan TMII tanpa istilah mengambil alih. Empat tahun lagi, menurutnya, TMII berusia 50 tahun dan menjadi Benda Cagar Budaya.

“Jadi istilahnya bukan mengambil alih, tapi memang kewajiban Negara untuk memelihara dan membiayai pelestarian dan operasional TMII. Seperti halnya Museum Nasional dan benda cagar budaya lainnya untuk dimasukkan ke APBN,” beber Mas'ud Thoyib.

Setelah era reformasi, Pemerintah Pusat dinilai kurang peduli terhadap TMII. TMII dibiarkan jalan sendiri. Padahal kewajiban negara terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan budaya bangsa.

“Pemerintah wajib mengucapkan terima kasih kepada YHK yang dengan dedikasinya mengelola TMII selama 45 tahun secara mandiri. Tetap setia membayar pajak dan memenuhi regulasi lain sesuai aturan Pemerintah,” sebut penggiat Budaya, Sigit Gunarjo.

Satu hal juga, tambah Sigit, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, harusnya dapat memberi pernyataan yang transparan, dan terbuka.

“Beritanya seimbang. Agar masyarakat menjadi jelas dan tahu apa yang sudah dilakukan YHK. Jangan menghakimi seenaknya sendiri kepada YHK,” tegas Sigit.

Sejak proyek TMII digulirkan, masih kata Sigit, sudah menuai sejumlah kritik tajam. Namun sebenarnya pihak yang mengkritik belum tahu tujuannya. Mereka khawatir bahwa pembangunan TMII pemborosan dan tidak ada artinya.

“Padahal gagasan TMII tidak seperti yang dikhawatirkan. Kenyataannya setelah sekian tahun TMII jadi, pengkritik-pengkritik itu mengakui manfaatnya. Tapi orang-orang baru yang punya kepentingan ikut merongrong,” terang Sigit.

Sigit berharap pengelolaan TMII ke depan seyogyanya tetap berkolaborasi. Melibatkan unsur Yayasan Harapan Kita (YHK) dan Badan Pengelola dan Pengembangan (BPP) TMII. TMII merupakan destinasi wisata budaya non-profit. Ada unsur pelestarian budaya, namun tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi.

“Dengan komposisi dan sinerji pengelolaan tersebut diharapkan TMII semakin maju, dan berkembang. Lestari budayanya dan sejahtera karyawannya. Berhasil guna dapat menggerakkan potensi anjungan, museum dan unit rekreasi dalam rangka pemajuan kebudayaan di Indonesia,” ujar Sigit.

Terkait pengalihan pengelolaan TMII, penggiat seni dan budaya, Ertis Yulia, berharap perubahan tersebut dapat membawa dampak lebih baik dan selayaknya didukung.

“Harapan saya TMII semakin berjaya dan menebar manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa. Semoga dengan kebijakan, komitmen, dan dukungan Pemerintah dan support dari para cendekiawan, TMII lebih baik. Kurang bijaksana jika hanya mengkritik tanpa memahami permasalahan yang dihadapi. Kita harus memberi andil positif,” ujar budayawan, yang kini menjabat Koordinator Anjungan Daerah TMII ini.

Sementara penikmat budaya, Dedy Indiawan mengatakan, TMII selama ini menjadi pusat kebudayaan dalam upaya pelestarian kesenian serta show-window potensi Provinsi Se-Indonesia, serta tempat wisata murah dan merakyat.

Amanah Presiden Soeharto, biaya masuk TMII dibuat seringan-ringannya, agar masyarakat kecil bisa menikmati. Di setiap peringatan HUT TMII 20 April, TMII menggratiskan biaya masuk.

“Dengan pengelola yang baru TMII tetap menjadi pusat budaya dan sarana promosi Provinsi se-Indonesia. Wisata edukasi yang murah dan merakyat. Mempertahankan fungsinya sebagai sarana memberdayakan dan melestarikan budaya bangsa. Mengembalikan fungsi Anjungan Daerah tidak dipakai kegiatan yang sifatnya komersial,” harap Dedy.

Mantan karyawan TMII, Arif Djoko Budiono, yang juga penggiat budaya mengharapkan, dengan tata kelola TMII yang baru, dapat melakukan pembaharuan mendasar dan menyeluruh.

“Pengelola TMII mendatang dapat mewujudkan digital park, dengan tata kelola yang baik (good governance) serta dan menjadi cultural smart park, yang bersih, tertib, dan profesional,” ujarnya.

Mitra Baru Mengelola TMII

Pengambilalihan TMII setelah 44 tahun dikelola yayasan milik keluarga Soeharto (Yayasan Harapan Kita), dilakukan karena sejumlah alasan. Sebelumnya telah dilakukan audit keuangan dari tim legal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemerintah akan menunjuk mitra baru untuk mengelola TMII sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII. Yayasan Harapan Kita diberi waktu 3 bulan untuk menyerahkan pengelolaan TMII.

Sejarah TMII

Adalah Siti Hartinah Soeharto, yang akrab dipanggil Ibu Tien Soeharto, memiliki gagasan membangun kawasan wisata Taman Mini “Indonesia Indah” [TMII]. Prakarsa itu diilhami oleh pidato Presiden Soeharto tentang keseimbangan pembangunan antara bidang fisik-ekonomi dan bidang mental-spiritual.

Selaku Ketua Yayasan Harapan Kita (YHK), yang berdiri pada 28 Agustus 1968, Ibu Tien menyampaikan gagasan pembangunan Miniatur Indonesia dalam rapat pengurus YHK pada 13 Maret 1970 di Jl. Cendana No 8, Jakarta.

Bentuk dan sifat isian proyek berupa bangunan utama bercorak rumah-rumah adat daerah yang dilengkapi dengan pergelaran kesenian, kekayaan flora-fauna, dan unsur budaya lain dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia.

Gagasan tersebut dilandasi, antara lain, semangat untuk membangkitkan kebanggaan dan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa serta memperkenalkan Indonesia kepada bangsa-bangsa lain di dunia.

Lokasi pembangunan proyek awalnya berada di daerah Cempaka Putih, di atas tanah seluas sekitara 14 hektar. Namun Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin menyarankan lokasi di daerah sekitar Pondok Gede, Kecamatan Pasar Rebo, dengan luas tanah kurang lebih 100 hektar. Selain lebih luas, lokasi itu juga mengikuti perkembangan kota Jakarta di kemudian hari.

Pada 30 Juni 1972 pembangunan dimulai. Berkat gotong-royong semua potensi nasional: masyarakat di sekitar lokasi, pemerintah pusat dan daerah, swasta, dan berbagai unsur masyarakat lainnya. Dalam kurun waktu 3 tahun pembangunan TMII tahap pertama dinyatakan selesai.

Pada 20 April 1975 Taman Mini “Indonesia Indah” diresmikan pembukaannya oleh Presiden Soeharto.