Permenperin Impor Gula Diskriminatif, Rendahkan Marwah Jawa Timur

Ilustrasi/Net

Pelaku usaha makanan dan minuman (mamin) di Jawa Timur menjerit. Pasokan gula rafinasi bukan saja langka, tetapi tidak ada. Padahal, bulan ramadhan tinggal menghitung hari.

Kerugian total yang diderita industri dan UMKM sektor mamin diperkirakan mencapai ratusan miliar. Perekonomian di provinsi penting itu pun terpukul karena sektor mamin menyumbang 37,29% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Menurut Ketua Asosiasi Pesantren Entrepreneur Indonesia (AEPI) Jawa Timur, KH Muhammad Zakki, penyebab raibnya pasokan gula kristal rafinasi itu adalah Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 3 Tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional. Beleid itu dinilai dikriminatif karena memberikan ijin importasi gula hanya kepada pemilik izin usaha industri (IUI) dan persetujuan prinsip sebelum tanggal 25 Mei 2020.

Dari 11 perusahaan yang diberikan ijin impor, sebagian besar berada di Cilegon, Banten. Walaupun Jawa Timur merupakan salah satu sentra industri mamin di Indonesia, tidak satu pun perusahaan gula di Jawa Timur diberikan ijin impor. Akibatnya, ribuan pelaku usaha mamin tidak bisa berproduksi dan terancam gulung tikar.

“Peraturan menteri perindustrian itu telah merendahkan marwah Jawa Timur,” ujar Kyai Zakki, sapaan akrabnya, kepada Kantor Berita Politik RMOL,  Kamis (8/4).

Memang, perusahaan bisa mengusahakan pasokan gula dari daerah lain seperti Cilegon dan Lampung. Namun, biaya transpotasi yang dikeluarkan perusahaan makanan dan minuman akan membengkak hingga Rp 340 per kilogram. Dus, opsi itu sangat tidak ekonomis.

Lebih lanjut Kyai Zakki menambahkan, amblasnya pasokan gula juga merugikan kegiatan  kewirausahaan telah berkembang di pesantren. Sebagai Ketua AEPI, dirinya mendapatkan tugas dari Gubernur Khofifah untuk menyukseskan program One Pesantren One Product (OPOP), dimana setiap pesantren didorong memproduksi sebuah produk unggulan. Raibnya pasokan gula rafinasi membuat program OPOP di sebagian besar pesantren ikut macet.

“Bagaimana mau produksi jika gulanya tidak ada? Untung, santri-santri masih bersabar. Tapi jika aspirasi santri terus-terusan tidak didengarkan, tunggu saatnya semua bergerak,” ucapnya.

Tauhid Ahmad, pengamat ekonomi dari INDEF menyatakan bahwa Permenperin No 3 Tahun 2021 memang bermasalah secara moral dan politik. Pasalnya, peraturan itu tidak didahului oleh naskah akademik yang layak. Pembahasannya pun tidak melibatkan pemangku kepentingan secara luas.

“Peraturan tersebut layak untuk dicabut,” tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020

Kamis, 08 April 2021
Video

Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19

Jumat, 09 April 2021
Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021

Artikel Lainnya

BEM Nusantara Bagikan Bantuan Logistik Untuk Korban Bencana Alam NTT
Nusantara

BEM Nusantara Bagikan Bantua..

11 April 2021 16:48
Diulas Banyak Tokoh, Buku Catatan Merah Dari Putra Bung Karno Sudah Dirilis
Nusantara

Diulas Banyak Tokoh, Buku Ca..

11 April 2021 08:42
Gempa Susulan Magnitudo 5,5 Guncang Malang Pagi Ini
Nusantara

Gempa Susulan Magnitudo 5,5 ..

11 April 2021 07:41
Dukung Larangan Mudik, Angkasa Pura II Lakukan 3 Penataan Di Bandara
Nusantara

Dukung Larangan Mudik, Angka..

11 April 2021 07:26
Siklon Seroja Reda, Pulau Baru Tercipta
Nusantara

Siklon Seroja Reda, Pulau Ba..

11 April 2021 04:19
Jelang Ramadan, Penjual Bunga Ziarah Kubur Bisa Untung Hingga Rp 350 Ribu
Nusantara

Jelang Ramadan, Penjual Bung..

11 April 2021 03:46
Jatim Diguncang Gempa Magnitudo 6,1, Gubernur Khofifah Terjunkan Tim Untuk Evakuasi
Nusantara

Jatim Diguncang Gempa Magnit..

11 April 2021 02:33
6 Orang Meninggal Dalam Gempa Yang Mengguncang Malang
Nusantara

6 Orang Meninggal Dalam Gemp..

11 April 2021 00:24