Untuk Tingkatkan Kualitas SDM Di Aceh, Pengelolaan Anggaran Jadi Kunci

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Safaruddin, saat memberi Kuliah Umum dengan tema "Kebijakan Politik Dalam Bidang Pendidikan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta di Aceh" di Kampus STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (1/4).

Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari Reses I Tahun 2021 yang dilakukan di Dapil IX yang meliputi Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Subulussalam.

Safaruddin menjelaskan, pendidikan merupakan lokomotif pembangunan. Pembangunan infrastruktur jika tidak dibarengi dengan kualitas SDM maka tidak bisa dikatakan satu daerah itu punya kemajuan.

“Kalau bicara kemajuan, sangat dihitung parameternya ketika naiknya persentase grafik infrastruktur harus didukung dengan sumber daya manusia,” ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLAceh.

Jika melihat dinamika sosial di Aceh saat ini, lanjut Safaruddin, persentase kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah dalam menjawab tantangan dari anggaran yang dimiliki Aceh saat ini, baik di APBA maupun APBK.

Safaruddin menambahkan, anggaran Aceh saat ini adalah Rp 16,9 triliun. Sementara Sumatera Utara hanya Rp 11 triliun dengan jumlah penduduknya lebih kurang 14 juta jiwa. Jadi ini tantangan yang dimiliki Pemerintahan di Aceh baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Sementara anggaran otonomi khusus yang didapat Aceh saat ini, pada 2022 akan dikurangi 1 persen dari 2 persen yang diterima dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBN. Dana yang menurutnya merupakan “pil penenang” untuk Aceh itu juga akan berakhir dikucurkan pemerintah pusat pada 2027.

Jika terjadi pengurangan, maka APBA Aceh akan berkisar Rp 9 hingga Rp 12 triliun.

Nah, dengan anggaran Rp 16,9 triliun saja Pemerintah Aceh tidak mampu menjawab tantangan kemiskinan dan tantangan ekonomi, bagaimana kalau tinggal Rp 9 triliun. Jadi selagi ada, Safarudin meminta Pemerintah Aceh harus manfaatkan dan dikelola dengan baik.

Safaruddin khawatir tanpa dana otsus, Aceh tidak bisa berbuat apa-apa untuk meningkatkan sumber daya manusia. Sebagian besar APBA dihabiskan untuk menggaji pegawai dan operasional para pejabat fungsional dan struktural.

"Jika tidak dilakukan perubahan pengelolaan anggaran, maka Aceh tidak akan mampu menjawab tantangan-tantangan ini (kemiskinan dan pengangguran),” kata Safaruddin.