UU Cipta Kerja Jadi Alasan Gubernur Banten Tolak Tiga Raperda Yang Dinisiasi DPRD

Gubernur Banten Wahidin Halim/Net

Gubernur Banten Wahidin Halim memberikan alasan atas penolakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diinisiasi DPRD Banten.

Ketiga Raperda yang ditolak adalah Fasilitasi Pondok Pesantren, Perubahan Perda 4/2004 tentang Pengelolaan Zakat, dan Raperda Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gubernur beralasan ketiga raperda itu harus dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama pemerintah saat ini telah melakukan simplifikasi peraturan dengan konsep Omnibus Law sebagaimana dalam UU 11/2020 Tentang Cipta Kerja, yang berdampak pada arahan kebijakan peraturan, hingga penyederhanaan perizinan.

Alasan itu disampaikan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy saat membacakan pandangan gubernur dalam Rapat Paripurna Pendapat Gubernur Banten Terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Banten di Sekertariat DPRD Banten, Kamis (18/3).

"Sesuai arahan Pak Presiden jangan menjerat diri kita sendiri memperlambat kebijakan, dengan menumpuknya Peraturan Daerah yang tidak efektif berbenturan dengan peraturan pusat yang sudah dibuat UU," ujar Andika dikutip Kantor Berita RMOLBanten.

"Pertimbangan kami, apabila sudah ada UU di pusat, peraturan menterinya sudah ada, jangan sampai kita buat lagi nanti menghambat," tuturnya.

Raperda itu, tegas Andika, telah dimuat dalam peraturan yang lebih tinggi sehingga daerah tinggal melaksanakan saja. Paling tidak, raperda perlu dirampingkan serta disinkronisasikan dengan UU Ciptakerja agar tidak bertabrakan.

Apalagi, kata dia, materi muatan yang diatur pada masing-masing raperda hingga kini belum memuat muatan lokal yang sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Harusnya kan bisa menaungi program pemerintah daerah yang dilaksanakan baik didesa dan Pondok Pesantren," katanya.

Selain Raperda Ponpes dan Pengelolaan Zakat, jelas Andika, Raperda Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu ditinjau ulang karena melihat masing-masing desa memiliki perbedaan signifikan maka harus juga diperhatikan agar konsep program yang akan diterapkan ini dapat memberikan dampak yang positif bagi desa-desa di Banten.

"Kita jangan lagi lah membebani diri, membelenggu diri sendiri dengan mengatur yang tidak inovatif, dan memperlambat pelaksanaanya," ungkapnya.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Cegah Covid-19 Masuk Papua, Kepolisian Awasi Orang Masuk Di Penyeberangan Kumbe
Nusantara

Cegah Covid-19 Masuk Papua, ..

17 Mei 2021 05:13
Catat! Pemudik Balik Ke Jakarta Dari Bakauheni Wajib Tes Rapid Test Antigen, Ini Kata Menhub Soal Mekanismenya
Nusantara

Catat! Pemudik Balik Ke Jaka..

17 Mei 2021 00:56
Fokus Cari Korban Hilang, Polri Belum Tetapkan Tersangka Tragedi Kedung Ombo
Nusantara

Fokus Cari Korban Hilang, Po..

16 Mei 2021 21:10
Tak Cuma Jakarta, Spanduk Larangan Pemudik Tanpa Swab Juga Bertebaran Di Tangsel
Nusantara

Tak Cuma Jakarta, Spanduk La..

16 Mei 2021 19:09
Pimpinan DPRD Minta Pemprov DKI Larang Pemudik Masuk Tanpa Surat Bebas Covid-19
Nusantara

Pimpinan DPRD Minta Pemprov ..

16 Mei 2021 18:45
Apa Alat Ukur Novel Baswedan Sebut 75 Pegawai KPK Yang TMS Berintegritas Tinggi?
Nusantara

Apa Alat Ukur Novel Baswedan..

16 Mei 2021 12:56
Ini Kesaksian Laksmi Tentang Pengunjung Ancol Yang Dikatakan Membludak
Nusantara

Ini Kesaksian Laksmi Tentang..

16 Mei 2021 10:46
Jalur Benowo Dijaga Ketat, Yang Tidak Penuhi Syarat Diputar Balik
Nusantara

Jalur Benowo Dijaga Ketat, Y..

16 Mei 2021 07:56