Minta PMII Jadi Navigasi Perubahan, Jokowi: Banyak Organisasi Digilas Perubahan Karena Tidak Sigap Beradaptasi

Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam acara Peresmian dan Pembukaan Kongres XX Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tahun 2021, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (17/3).

"Banyak organisasi harus rela digilas perubahan karena tidak sigap beradaptasi pada perubahan. Karena itu, kader-kader PMII harus bisa menjadi navigasi perubahan," ujar Jokowi yang dikutip melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.

mantan Wali Kota Solo ini menuturkan, PMII sebagai anak kandung Nahdlatul Ulama telah menjadi organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang mengawal perjalanan bangsa.

"Teguh membela NKRI, teguh membela pancasila, teguh membela UUD 1945 dan teguh dalam membela Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga konsisiten menebarkan toleransi dan juga kesejukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam," tutur Jokowi.

Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengapresiasi kader-kader PMII yang telah menunjukan komitmen kebangsaan yang kuat, yang dia istilahkan sebagai hubbul wathon minal iman atau konsisten menyuarakan kepeduliaan dan keadilan terhadap sesama.

"Dan bersifat kritis solutif demi perbaikan bangsa, serta merawat optimisme generasi muda dengan semangat ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an," sambungnya.

Meski begitu, Jokowi meminta PMII untuk bersiap menghadapi segalah hal yang akan terjadi ke depan. Karena menurutnya, dunia telah berubah dengan cepat dan menimbulkan disrupsi pada semua sektor kehidupan.

"Perubahan selalu tidak ramah bagi yang tidak siap berubah dan berhenti belajar. PMII harus terus tumbuh dan menjadi organisasi kepemudaan yang inovatif dan adaptif, membuka diri dan adaptif terhadap hal-hal yang baru," ucapnya.

"Buat kader-kader PMII, menguasi ilmu dan teknologi itu sifatnya fardu ain. Kewajiban setiap indvidu kader. Kenapa? Karena PMII merupakan laboratorium kepemimpinan generasi muda Islam yang akan ikut menentukan maju atau mundurnya Indoensia di masa depan," demikian Joko Widodo.